Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 nanti, tidak hanya menjadi momok bagi tenaga honorer.
Jajaran Pemerintahan Kota Bima pun, kini dihantui dengan keberlangsungan roda pemerintahan.
Kepala BKPSDM Kota Bima, H Abdul Wahid mengungkap, selama ini banyak tugas penting yang dikerjakan para honorer.
Sehingga akunya, pelayanan akan pincang ketika seluruh tenaga honorer di Kota Bima harus tiba-tiba keluar tahun depan.
"Harus kita akui, kekhawatiran itu ada. Bahkan pasti, roda layanan pemerintahan akan pincang kalau para honorer tidak ada," ungkap Wahid, saat ditemui wartawan akhir pekan lalu.
Kendati demikian, Pemerintah Kota Bima pun tidak berani membantah apa yang menjadi instruksi Kemenpan-RB.
Baca juga: Oknum Guru Honorer Kota Bima Curi HP, Ditangkap Polisi Bersama Seorang Laki-laki
Hingga saat ini, pihaknya masih mencari formulasi terkait nasib para honorer ini.
"Konsultasi-konsultasi, masih kami lakukan dengan kementerian," akunya.
Jumlah tenaga honorer di Kota Bima, ada 1664 orang dengan status Honorer K2.
Baca juga: Ibu Guru Honorer di Kota Bima Terjerat Kasus Pencurian Handphone
Sedangkan untuk honorer K2, Wahid mengaku, belum memilikinya.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kota Bima, Jubair mengungkap jumlah keseluruhan yang merupakan gabungan K2 dan non K2, bisa mencapai 4.000 orang.
Jumlah tersebut tersebar diberbagai OPD, bagian hingga tingkat kelurahan.
Baca juga: Pemerintah Kota Mataram Harap Kemenpan RB Tinjau Ulang Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer 2023
Jubair mengatakan, pihaknya berharap adanya langkah penyelamatan yang nyata dari Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi untuk memperjuangkan nasib honorer.
"Sesuai janjinya, maka sekarang kami meminta janji itu direalisasikan," pungkasnya.
(*)