Berita Mataram

Pemerintah Kota Mataram Harap Kemenpan RB Tinjau Ulang Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer 2023

Kebijakan ini membuat tenaga honorer di Kota Mataram maupun di seluruh penjuru Nusantara merasa resah terhadap nasib mereka

Penulis: Laelatunni'am | Editor: Wahyu Widiyantoro
TribunLombok.com/Sirtupillaili
Ilustrasi. Para guru honorer menjawab soal uji kompetensi PPPK di ruang komputer SMAN 1 Mataram, Senin (13/9/2021) 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Laelatunni'am

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Kota Mataram menanggapi kebijakan Kemenpan RB terkait penghapusan tenaga honorer 2023 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati berharap Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan yang lebih humanis mengenai penghapusan tenaga honorer atau non ASN, Kamis (16/6/2022).

Kebijakan ini dirasa Nelly membuat tenaga honorer di Kota Mataram maupun di seluruh penjuru Nusantara merasa resah terhadap nasib mereka kedepan apabila benar dihapuskan.

Baca juga: 389 JCH Kota Mataram akan Dilepas dari Kantor Walikota ke Asrama Haji, Jumlah Pengantar Dibatasi

"Kita berharap ada kebijakan yang lebih humanis-lah, misalnya mencontoh kebijakan pemerintah sebelumnya terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sesuai PP 48," paparnya

Dia menegaskan, pengangkatan ini tetap harus melalui serangkaian tes atau seleksi CPNS.

Nelly berharap pengangkatan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dilakukan tanpa tes.

"Kita berharap kebijakan pemerintah bisa berubah, agar tenaga honorer kita bisa terakomodasi," tutup Nelly.

Sebelumnya, Walikota Mataram Mohan Roliskana memberikan tanggapan serupa terkait dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer ini pekan lalu.

Mohan menyampaikan harapannya agar kebijakan tersebut ada kebijakan lanjutan yang merupakan sebuah solusi dari keresahan tenaga non ASN.

Menurutnya mengambil sikap terhadap kebijakan penghapusan untuk tenaga honorer ini tidak bisa dilakukan terburu-buru karena ini akan membuat kegaduhan.

"Nanti kita lihat dulu tindak lanjut dari kebijakan Kemenpan RB, apa sikap yang kita ambil jangan sampai terburu," papar Walikota.

"Harus ada jalan keluarnya, keinginan kita supaya tenaga honorer tetap ada pekerjaan ," tambahnya.

Dia mengimbau tenaga honorer untuk terus bekerja dengan semangat tanpa perlu resah memikirkan ada pemecatan karena dari Pemkot akan mencarikan jalan keluarnya.

Baca juga: Kota Mataram Usulkan Formasi PPPK 2022, dari Guru Agama hingga Tenaga Kesehatan

Walikota berharap kebijakan Kemenpan ini ada kebijakan lanjutan terhadap penghapusan tenaga honorer yang dirasakan.

"Kalau pun tidak ada langkah untuk menyikapi hal itu, maka kita di daerah juga akan mengambil sikap atau jalan keluar untuk tenaga honorer kita," tutupnya Haji Mohan.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved