Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Patayatul Wahidah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sebelumnya telah memastikan pemerintah akan menghapus status tenaga honorer pada tahun 2023 nanti.
Ketentuan tersebut pun telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Kebijakan ini lantas menimbulkan tanda tanya bagi tenaga honorer pemerintah daerah di Provinsi NTB terkait nasib mereka kedepannya.
Seperti yang dirasakan Zulkarnaen, pria yang telah mengabdi sejak tahun 2011 di salah satu instansi pemerintahan ini mengaku bingung dengan kejelasan dari kebijakan tersebut.
“Mangkanya itu saya bingung juga, kita ini termasuk yang dapat pengangkatan PPPK atau ndak karena menurut berita guru dan perawat aja yang dapat,” ujarnya.
Baca juga: Mempercantik Tembolaq Pelangi Belum Jadi Prioritas Pemkot Mataram
Zulkarnaen mengaku instansi tempatnya bekerja pun saat ini tengah mengusahakan agar tenaga honorer dengan masa kerja di atas dua tahun dapat diangkat menjadi PPPK.
Ia pun berharap agar pengajuan tersebut dapat disetujui.
Sehingga dirinya dan juga puluhan tenaga honorer lain di instansi pemerintahan tersebut mendapatkan kejelasan.
“Semoga disetujui,” harapnya.
Berbeda dengan Zulkarnaen, Liana justru lebih memilih pasrah dengan keadaan.
Wanita yang telah mengabdi selama 3 tahun sebagai pegawai honorer di institusi pendidikan ini menyebut hanya akan melihat bagaimana perkembangan dari kebijakan tersebut kedepannya.
“Ndak tau juga ini kedepannya kaya gimana, semoga aja ada kejelasan tentang nasib kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Surat Edaran tentang penghapusan tenaga honorer mulai diberlakukan pada 28 November 2023.
Dalam surat yang diterbitkan pada Selasa (31/5/2022), Tjahjo menyampaikan latar belakang berupa pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca juga: Pemkot Mataram Timang Opsi Hiburan Malam Minggu di Panggung Harum Digelar Rutin
Pasal tersebut berisi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Selanjutnya pasal 8 UU yang sama menyebutkan, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
PP tersebut berisi, Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
Ayat (2) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pasal 99 ayat (1) berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan daerah.
Kemudian, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun.
Baca juga: Jelang MXGP Samota 2022, Dinas PUPR Sumbawa Merawat dan Memperindah Jalan
Lebih lanjut Pasal 99 ayat (2) menyebut Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sesuai Pasal 99 ayat (1) jatuh pada Tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.
Sehingga dimulai 28 November 2023 status pegawai honorer ditiadakan.
(*)