Baca tanpa iklan
7. Singapura: Rp691.607.727,75
8. Kuwait: Rp34.129.782,00
9. Korea Selatan: Rp.166.015.355,00
10. Brunei Darussalam: Rp6.804.379.957,14
11. Negara-negara lain: Rp84.368.305.466,43
Jika dikerucutkan ke regional, berikut adalah remitansi terbesar yang diterima 7 kabupaten di NTB berdasarkan kelanjutan data di atas:
1. Mataram dan Lombok Barat: Rp125.519.810.181,13
2. Lombok Tengah: Rp6.153.747.642,00
3. Sumbawa: Rp90.374.963.698,00
4. Lombok Timur: Rp2.517.259.580,20
5. Bima: Rp44.490.701.579,00
6. Dompu: Rp1.745.569.517,27
Kendati memiliki nilai remitansi hingga miliaran, hal itu tidak sejalan dengan angka penduduk miskin di NTB. Misalnya untuk tiga kabupaten di Lombok, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Lombok Timur menempati urutan pertama, yakni sebanyak 190,84 ribu jiwa. Disusul Lombok Tengah 131,94 ribu jiwa, dan Lombok Barat 105,24 ribu jiwa (https://ntb.bps.go.id/indicator/23/225/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html).
Artinya, jumlah PMI yang besar pada kabupaten-kabupaten di atas tidak serta-merta menjadikan angka penduduk miskin berkurang.
Abri mengatakan, permasalahan PMI juga mencakup pengiriman uang ke daerah asal yang sering menggunakan cara tidak resmi.
“Memang besar yang dikirim dari sana, tapi bisa menjadi kecil ketika sampai di keluarganya. Karena biaya pengiriman melalui jasa resmi itu mahal, sementara jika menggunakan yang tidak resmi malah penuh risiko,” ungkapnya.
(*)