Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Satuan Tugas (Satgas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), membahas pembentukan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) bagi eks dan keluarga terorisme di Bima.
Pembahasan pembentukan KTN ini, dilakukan bersama Sekda Kabupaten Bima, Drs H Taufik HAK MSi yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bima.
Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima Suryadin MSi menyampaikan, seperti yang diketahui Bima masuk dalam 14 daerah yang terpapar radikalisme.
"KTN ini sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk kehidupan mereka yang telah terpapar radikalisme," jelasnya.
Baca juga: Bertemu Masyarakat Sasak Lombok, BNPT Sebut Karya Seni dan Budaya Dapat Mengikis Paham Radikalisme
Tidak hanya eks terorisme tegas Suryadin, keluarganya pun termasuk yang akan menjadi sasaran pembentukan KTN.
"KTN ini melokalisasi usaha kegiatannya. Bukan orangnya. Bagaimana tekhnisnya, itulah yang dibahas, " papar pria yang akrab disapa Yan ini.
Untuk lokasi KTN pun kata Yan, belum bisa dipastikan di mana. Entah itu di wilayah kota atau di Kabupaten Bima.
Namun yang pasti tegas Yan, ada upaya pemerintah untuk memberdayakan keluarga atau pun mereka yang pernah terlibat radikalisme.
"Memanusiakan manusia, itu adalah langkah terpenting saat ini yang dilakukan pemerintah," tandas Yan.
Yang hadir dalam pertemuan ini kata Yan, Kepala Sub Bagian Satgas Sinergitas BNPT Wilayah NTB, LetKol (sus) Harianto.
Baca juga: Pemprov NTB Bentengi Anak dari Jaringan Terorisme Lewat Pergub
Juga didampingi Sub Koordinator Pelaporan BNPT, Eddy Purwanto beserta empat orang anggota tim sinergitas.
Pertemuan, berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (31/1/2022).
Yan menambahkan, Sekda Kabupaten Bima memberikan penegasan, jika upaya deradikalisasi dan mengurangi paham radikal semua pihak perlu dirangkul.
"KTN merupakan satu langkah strategis untuk meminimalisir radikalisme," kata Sekda Bima, yang disampaikan Yan.
Sementara itu, Kasubag Satgas Letkol Harianto dalam pemaparannya mengatakan, sinergitas antar kementerian dan lembaga telah dibangun mulai tahun 2016.
Bersama 17 kementerian dan hingga tahun 2020 l, telah mendapatkan dukungan penuh 38 kementeriaan, melalui realisasi 478 kegiatan pada 14 daerah kabupaten/kota di NTB, Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah.
Baca juga: Masjid di Kota Bima ini Siapkan ATM Beras Bagi Jamaah Tidak Mampu
KTN kata Harianto, dapat dioptimalkan keberadaannya sesuai rekomendasi pemerintah daerah secara sektoral.
Bisa melalui aktifitas ekonomi, baik pariwisata, peternakan, pertanian maupun sektor ekonomi lainnya.
"Belanja (penjajakan) permasalahan dan potensi di tingkat daerah oleh Tim Satgas BNPT, merupakan tahapan untuk mensinergikan dengan program di tingkat pusat, " ujarnya.
"Apalagi, potensi dan dinamika masing-masing wilayah berbeda dan memerlukan pemndekatan yang berbeda pula," pungkas Harianto. (*)