Baca tanpa iklan
”Mereka dipersilahkan mengambil (dana haji) tetapi tentu berdasarkan aturan-aturan yang diputuskan oleh Kemenag,” katanya.
Bila ingin mengambil Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), jemaah bisa segera melapor ke kantor Kemenag masing-masing daerah.
”Nanti ada prosedur seperti tahun lalu, begitu ada pembatalan maka diberikan hak untuk mengambil dananya,” katanya.
Pengambilan dana biasanya tidak semuanya.
Dana yang bisa diambil biasanya hanya kelebihan biaya untuk mendapatkan seat (kursi) haji.
Misalnya, biaya seat Rp 25 juta, maka kelebihan dari itu bisa diambil.
Jamaah bisa mengambil semua BPIH, dia pun tetap mendapatkan seat untuk berangkat tahun depan.
Tapi risikonya, saat diminta melakukan pelunasan, jemaah tersebut harus bisa melunasinya.
”Kalau tidak bisa melunasi berarti digeser (diganti) sama jemaah lain,” jelasnya.
Dengan pembatalan tersebut, Zaidi Abdad mengharapkan jamaah tetap bersabar dan menerima keputusan dengan lapang dada.
Baca juga: Mabuk dan Bikin Onar, Dua Pemuda Buruh Bangunan di Sumbawa Ditangkap Polisi
”Kita harapkan bersabar, karena memang haji itu adalah ketentuan Allah dan panggilan yang tidak bisa direkayasa,” kata dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ini.
Warga juga diharapkan memaklumi keputusan pemerintah.
Sebab semua demi kemaslahatan bersama dan demi menyelamatkan jiwa masyarakat.
”Dalam Islam itu diutamakan menjaga jiwa atau kesehatan dibandingkan melaksanakan ibadah,” katanya.
Keputusan itu juga diambil pemerintah Indonesia karena pemerintah Arab Saudi sampai saat ini tidak memberikan kepastian pengiriman jamaah haji bagi Indonesia.
”Kalau pun Arab Saudi membuka, tidak mungkin bisa melayani sekian banyak orang dengan waktu sangat mepet,” katanya.
Untuk pemberangkatan pertama, persiapan saja membutuhkan 45 hari.
”Jadi harus sabar dan memahami kondisi sekarang pandemi Covid-19, kemudian banyak berdoa mudah-mudahan cepat selesai Covid-19 ini,” imbuhnya.
(*)