Baca tanpa iklan
Setibanya di Bandara Internasional Lombok, ke-16 PMI diperiksa kesehatannya oleh petugas KKP dan dinyatakan sehat.
Selanjutnya para PMI didata petugas Help Desk UPT BP2MI Mataram untuk pulang mandiri dengan kewajiban melapor ke desa asal dan protokol pencegahan Covid-19.
Baca juga: Heboh Isu Penculikan Anak di Medsos, Ternyata Santri Tak Mau Kembali ke Ponpes Setelah Libur
Aryadi membantah anggapan bahwa kepulangan mereka menyebabkan angka pengangguran di NTB semakin menumpuk.
Bagi PMI yang kontraknya berakhir, kepulangan mereka membawa modal dan pengalaman kerja.
”Ini akan membuka peluang bagi mereka untuk membuka usaha mandiri,” katanya.
Misalnya menjadi peternak atau usaha lain di sektor formal maupun informal.
Tinggal pemerintah daerah membina para mantan PMI dengan skill entrepreneurship, pelatihan usaha mandiri.
"Jadi belum tentu semuanya menambah pengangguran," ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), justru angka pengangguran terbuka di triwulan I tahun 2021 terbanyak diisi lulusan perguruan tinggi, bukan PMI.
Untuk mengatasi masalah pengangguran, menurutnya harus ditangani secara terintegrasi seluruh sektor. Bukan saja oleh Disnakertrans, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri.
”Karena itu, tenaga kerja yang memiliki kualifikasi keahlian dan kompetensi terampil harus disiapkan,” ujarnya.
Tahun ini, pemerintah menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi terampil dan menyasar 1.000 orang dari dana APBN.
Baca juga: Sensen Bongkar Gaji jadi Asisten Raffi Ahmad, Capai 2 Digit jika Digabung Endorse
Saat ini, sesuai direktif Gubernur Provinsi NTB, Disnakertrans sedang melobi agar ada kontribusi dari CSR perusahaan untuk ikut mendukung dana pelaksanaan pelatihan usaha mandiri.
Pelatihan itu untuk calon pekerja, termasuk penambahan pelatihan kejuruan berbasis kompetensi.
Sehingga bisa mengisi kebutuhan pasar kerja. Apalagi NTB ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional.
"Kami sedang memetakan jumlah perusahaan dan industri di NTB saat ini, berikut tenaga kerja yang ada dan kebutuhan pekerjanya ke depan," jelasnya.
Untuk menyiapkan hal itu, pihaknya intens membangun komunikasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah pusat di Lombok Timur yang sudah bertaraf internasional.
Berita terkini di NTB lainnya.
(*)