Baca tanpa iklan
Kata Pemprov
Menjawab persoalan itu, Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, proses penyelesaian utang-utang itu sedang berjalan.
Meski demikian, dia juga tidak mau menyebutkan apa saja anggaran belanja yang tidak terbayar tahun 2020.
”Pokoknya sedang proses untuk kita selesaikan,” katanya.
Baca juga: Kasus Eks Anggota DPRD NTB Cabuli Anak Kandung Mandek? Ini Penjelasan Polresta Mataram
Pemprov NTB, kata Gita, sudah menyelesaikan peraturan kepala daerah (Perkada) I dan sedang menyusun Perkada II untuk dana penanganan Covid-19.
”Itu perintah dari pusat, kita menghadapi situasi ini,” katanya.
Pengalokasian dana untuk penanganan Covid-19 itu membuat belanja-belanja lain tersedot.
Hal itu berpengaruh kepada program lain yang akan dikurangi dalam refocusing anggaran tahun ini.
”Kita sudah berkomunikasi intensif dengan dewan sampai kita memproyeksikan bagaimana Covid-19 di 2021 ini,” katanya.
Dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 di India, hal itu merusak skenario penanganan.
Sehingga kebutuhan anggaran untuk belanja yang lain juga akan terpengaruh.
(*)