Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dua tahun berjalan, program NTB ‘Zero Waste’ yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018 dinilai gagal.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Serikat Tani Nasional (STN) NTB pun angkat bicara.
Mereka menilai, program Pemprov NTB tersebut masih sebatas slogan kosong.
”Program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata,” kata Direktur Walhi NTB Murdani, Jumat (12/2/2021).
• Ditagih Bayar Martabak, Sekelompok Pria di Sumbawa Malah Aniaya Penjual Pakai Senjata Tajam
Ia menilai, hingga saat ini Pemprov NTB dan pemda kota/kabupaten di NTB masih jalan sendiri-sendiri dalam penanganan sampah.
Misalnya, lanjutnya, di Kota Bima dan Kabupaten Bima yang hanya sebatas penganggaran program saja, namun aksi di tengah masyarakat cukup minim.
Tonton Juga :
”Hal ini membuat program berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar dari Pemprov NTB,” katanya.
Sementara itu, Ketua STN NTB Irfan mengatakan, wajar program ‘Zero Waste’ disebut slogan kosong karena fakta di lapangan masih banyak sampah menumpuk.
• Soal Penjualan Gili Tangkong, Pemprov NTB Tidak Bawa ke Ranah Hukum
"Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota," katanya, melalui siaran pers, Kamis (11/2/2021).
Adapun NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018.
Memasuki tahun kedua pelaksanaan program, STN NTB melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.
Satu buktinya, bencana banjir di Bima dan Lombok Tengah baru-baru ini, tidak saja karena kerusakan hutan, tapi banjir juga disebabkan tumpukan sampah.
Pemprov NTB terkesan berjalan sendiri. Peran bupati/wali kota di daerah hampir tidak ada.
”Terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan,” katanya.
Peran pembinaan masyarakat ada di tingkat bupati atau wali kota. Sementara para bupati dan wali kota hanya diajak kerja sama di atas wacana.
”Tidak pada aplikasi dan implementasinya," tegasnya.
• Keindahan Pantai Pink Terancam Akibat Parahnya Kerusakan Hutan Sekaroh Lombok Timur
Seharusnya, pasca peluncuran NTB zero waste, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten dan kota membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang.
Serta membuat sinergi dan bagi peran antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan segala elemen masyarakat.
Karena lemahnya koordinasi, kelompok masyarakat binaan zero waste terkesan mangkrak dan jalan di tempat. ”Namun anggaran yang cukup besar,” katanya.
Bisa Jadi Solusi untuk Petani
Irfan menjelaskan, jika pemprov serius menjadikan sampah untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), mereka bisa membangun industri olahan sampah organik atau pakan ternak menjadi pupuk organik.
”Ini sekaligus menjawab persolan ketergantungan petani pada pupuk kimia (Urea), mensosialisasikkan dan membiasakan petani kembali menggunakan pupuk organik hasil olahan sampah,” sarannya.
• NTB Dapat 14.800 Hektare Perhutanan Sosial, Gubernur Minta Hutan Dikelola Secara Bijak
Di tengah situasi negara yang terancam resesi dan akan mengurangi subsidi pertanian, harusnya pemprov bersama kabupaten/kota di NTB memproduksi pupuk organik hasil pengolahan sampah.
“Sehingga sejalan dengan NTB yang menggaungkan industrialisasi sebagai jalan keluar menuju masyarakat gemilang,” katanya.
Tapi program NTB ‘Zero Waste’ hanya akan menjadi program pencitraan bila implementasi di lapangan memble dan tidak berkolaborasi dengan pemda kabupaten/kota.
(*)