Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunlombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021.
Imbasnya, UMP seluruh daerah di Indonesia, termasuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-NTB juga tidak naik.
Bila merujuk besaran UMP dan UMK tahun 2020, maka berikut ini jumlah upah minimum bagi pekerja tahun depan.
UMP Provinsi NTB sendiri ditetapkan sebesar Rp 2.183.883.
Selanjutnya UMK masing-masing kabupaten/kota yakni, Kota Mataram 2.184.485, Kabupaten Lombok Barat Rp 2.184.425, Lombok Tengah Rp 2.192.987, Lombok Timur Rp 2.184.197, dan Lombok Utara Rp 2.186.053.
Kemudian di Kabupaten Sumbawa Barat Rp 2.278.710, Sumbawa Rp 2.201.613, Dompu Rp 2.187.562, Kabupaten Bima Rp 2.225.000, dan Kota Bima Rp 2.229.800.
Baca juga: Suami Tega Rudapaksa Anak Kandung karena Cemburu Istrinya Berkirim Pesan dengan Pria Lain
Baca juga: Santri yang Hilang Terseret Arus Air Bah di NTB Belum Ditemukan, Tim SAR Masih Lakukan Pencarian
Upah minimum ini masih akan berlaku tahun depan seiring kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan.
Terkait itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB Hj Wismaningsih Drajadiah mengatakan, Dewan Pengupahan Provinsi NTB sudah melakukan sidang terkait kebijakan tersebut, Selasa (27/10/2020).
Hasilnya akan diumumkan secara resmi ketua dewan pengupahan 31 Oktober mendatang.
”Kita di daerah menyesuaikan saja dengan kebijakan pemerintah pusat dan akan sosialisasi ke kabupaten/kota,” kata Wismaningsih, Rabu (28/10/2020).
Karena kebijakan tersebut sudah menjadi kebijakan pusat, daerah tinggal menyesuaikan diri.
”Kami hanya menindaklanjuti surat edaran dari kementerian,” jelasnya.
Wisma berharap, dengan kebijakan tersebut ada keselarasan dan keseimbangan antara pengusaha dan pekerja dalam situasi saat ii.
”Karena dua pihak ini saling membutuhkan,” ujar mantan kepala Dinas Sosial NTB itu.