Lombok Timur Raih Paritrana Award 2025, Wagub NTB Dinda Ingatkan Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menyerahkan penghargaan Paritrana Award kepada pemerintah daerah hingga badan usaha yang bekerja optimal dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur meraih juara pertama Paritrana Award Tahun 2025 kategori pemerintah daerah.

Disusul Kabupaten Lombok Tengah di peringkat kedua dan Kabupaten Lombok Utara di peringkat ketiga. 

Untuk kategori pemerintah desa diraih Desa Sigerongan, dua lembaga keuangan di NTB yakni Bank NTB Syariah dan BPR NTB juga meraih penghargaan. 

Wagub NTB mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting untuk melindungi para pekerja yang sewaktu-waktu bisa saja mengalami kecelakaan atau insiden yang membuat mereka tidak bisa menafkahi keluarganya. 

Baca juga: Bupati Lombok Tengah Terima Paritrana Award 2024 dari Menaker

"Kita melihat rentan sekali pekerja kita mengalami musibah saat mereka melaksanakan tugas dan sebagainya, ini salah satu bentuk perhatian yang bisa diberikan pemerintah," kata Dinda, sapaan karibnya, Rabu (10/9/2025). 

Mantan Bupati Bima ini meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB untuk terus mengupdate data pekerja.

Pemerintah juga melalui anggaran daerah membantu untuk iuran jaminan keselamatan kerja di BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami berkomitmen dengan pemerintah kabupaten kota, di tengah efisiensi tetap memberikan dukungan sesuai kemampuan yang ada," kata Dinda. 

Tingkat Kepesertaan

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menyampaikan penghargaan Paritrana Award diberikan untuk membangun kesadaran terkait perlindungan pekerja. 

Eko mengakatan BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program di antaranya, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

"Ini merupakan wujud kehadiran negara melalui BPJS Ketenagakerjaan," kata Eko. 

Eko mengatakan saat ini baru 33,25 persen pekerja di NTB terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Masih ada 1,2 juta pekerja baik di sektor formal dan informal yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.