DPRD Kota Mataram Desak Pemkot Atasi Kehamilan Remaja 'Sosialisasi Bukan Langkah Konkret'

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Baiq Zuhar Parhi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram serius dalam menyikapi kehamilan remaja yang kian marak terjadi.

Dikatakannya, kasus kehamilan remaja yang pada tahun 2024 sudah mencapai 113 kasus, menurut data Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kian mengkhawatirkan. Ia juga menyayangkan pendekatan pemerintah kota yang dinilai terlalu normatif.

“Jawaban pemerintah selalu berputar pada kegiatan sosialisasi, padahal persoalan kehamilan anak memerlukan tindakan nyata di lapangan,” ucap Zuhar setelah dikonfirmasi, Senin (18/8/2025).

Lebih jauh, dia menilai OPD terkait harus turun langsung menyasar anak-anak yang rawan menjadi korban pernikahan dini, utamanya mereka yang putus sekolah atau berasal dari keluarga yang tidak harmonis.

Selain itu, pemetaan kelompok rentan terhadap kasus pelecehan seksual hingga pernikahan dini juga dinilainya penting untuk diintervensi.

“Sosialisasi bukan langkah konkret, seharusnya OPD turun bersama mencari solusi,” tegasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada penyuluhan, tetapi juga memberikan pelatihan berbasis keterampilan hidup bagi remaja.

Disarankannya, pelatihan seperti tata boga, tata rias, menjahit, hingga kewirausahaan harus dilakukan sebagai upaya pencegahan perilaku berisiko.

“Dengan keterampilan tersebut, anak-anak bisa lebih produktif dan memiliki arah masa depan yang lebih jelas,” jelasnya.
Menurutnya, alasan klasik tentang tidak tersedianya anggaran bisa diselesaikan melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.

“Itu bukan masalah jika pemerintah kota mengajak dewan duduk bersama untuk mencari solusinya,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa kritik dari DPRD bukan berarti menentang program pemerintah, melainkan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

Kehamilan anak, lanjut dia, bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga lingkungan dan pemerintah.

Menurutnya, saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, melainkan bersatu dalam mencari solusi terbaik. Kolaborasi lintas sektor harus segera diwujudkan untuk merespons krisis sosial ini.

“Justru dengan kita mengkritisi, kita peduli terhadap rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, legislator dari Dapil Kecamatan Mataram itu menegaskan bahwa Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi NTB, seharusnya menjadi teladan dalam perlindungan anak.

Ia mengutip pernyataan Gubernur NTB bahwa empat langkah dari pendopo sudah masuk wilayah Kota Mataram, artinya kota ini berada dalam sorotan utama.

Penanganan kehamilan remaja tidak bisa ditunda dan harus dilakukan secara terpadu dan terencana. Ia pun mendorong dibentuknya forum khusus lintas sektor untuk menekan angka pernikahan dan kehamilan anak.

“Ini bukan waktunya saling menyalahkan, mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik,” tandasnya.

Sebagai informasi, kasus kehamilan remaja di Kota Mataram sepanjang tahun 2024 mencapai 113 kasus, menurut data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram.

Meski jumlah ini tergolong paling rendah kedua di NTB setelah Kota Bima, angka tersebut tetap mengkhawatirkan.

Sebagai perbandingan, Lombok Tengah mencatat 886 kasus dan Lombok Timur 779 kasus.

Ketua LPA Mataram, Joko Jumaidi, menyebut kehamilan remaja berkaitan erat dengan pernikahan anak dan berdampak negatif pada kesehatan serta psikologis anak.