Terdampak Efisiensi Anggaran Tahun 2026, Pemprov NTB Gandeng Investor untuk Bangun Infrastruktur

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi NTB akan berlanjut sampai tahun 2026 termasuk di bidang infrastruktur. 

Hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam APBN 2026.

Pemprov NTB mulai mengambil ancang-ancang untuk menghadapi efisiensi anggaran tersebut terutama untuk pembangunan infrastruktur di daerah. 

Salah satu dengan menggandeng pihak swasta dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. 

"Contohnya kita akan membangun dermaga untuk kapal cepat di Senggigi dan Mandalika, itu tidak dari APBD tapi sepenuhnya dari pihak swasta," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kamis (14/8/2025). 

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Izinkan Pemda Gelar Rapat di Hotel Meski Ada Kebijakan Efisiensi

Pemerintah, kata Iqbal, fokus pada pengurusan izin, menyiapkan desain untuk ditawarkan pada investor, dan menyiapkan kebijakannya.

"Mereka (investor) yang merealisasikannya," kata Iqbal. 

Berlanjutnya efisiensi anggaran ini juga sudah menjadi poin pembahasan dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Pasalnya kebijakan ini menyisir semua aspek. 

Pos belanja yang terdampak dari efisiensi anggaran ini hampir sama dengan tahun 2025.

Di antaranya belanja rapat, perjalanan dinas, sewa gedung dan beberapa belanja lainnya. 

(*)