Pemprov NTB Gandeng Badan Pangan Dunia untuk Hilirisasi Rumput Laut

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Rumput laut merupakan salah satu komuditas potensial yang dimiliki Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena itu, Pemprov NTB akan mengembangkan program hilirisasi tumbuhan alga ini. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim mengungkapkan, proses hilirisasi ini akan dimulai dengan koordinasi bersama Badan Pangan Dunia (FAO).

"Kita mau bahas besok (setelah 17 Agustus), prinsipnya perangkat daerah teknis harus proaktif menangkap peluang ini," kata Muslim. 

Selain menyiapkan rencana aksinya, penguatan aspek kelembagaan pembudidayaan bersama kelompok tani harus dilakukan. 

Hilirisasi rumput laut ini akan dilakukan di Lombok bagian selatan, seperti kawasan Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. 

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah akan menyiapkan bahan baku berkualitas. Inilah yang akan dibenahi terlebih dahulu, sejauh mana para petani rumput laut memahami kualitas mutu produk. 

Sementara produk hilirisasi rumput laut masih didiskusikan pemerintah dengan perwakilan FAO. 

Baca juga: Petani Rumput Laut KSB Terpaksa Tunda Penanaman Akibat Cuaca Buruk

Muslim mengungkapkan, produksi rumput laut NTB setiap tahunnya mencapai 700 ribu ton lebih. Termasuk produksi terbesar keempat di Indonesia. 

Selain Lombok, produksi rumput laut di NTB juga berada di Bima. Namun hasil budi daya banyak dikirim keluar daerah dan diklaim menjadi milik daerah pengekspor tersebut. 

Nomor Tiga Nasional 

Provinsi NTB memiliki 10 kabupaten/kota dengan wilayah pesisir dan 401 pulau-pulau kecil, 31 di antaranya berpenghuni, serta panjang garis pantai seluas 2.003 km. 

NTB juga berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, dan didukung tujuh Pelabuhan perikanan, dua di antaranya adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara. 

Bukan keempat, dalam rilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), NTB malah nomor tiga nasional sebagai daerah penghasil rumput laut, dengan produksi sebanyak 3.678.560 ton pada 2019-2023.

NTB sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 713 dan WPP-RI 573, produksinya pada 2002 mencapai sekitar 229.223.088 ton dengan potensi perikanan budi daya air laut, air payau, dan air tawar. 

Keunggulan lainnya, provinsi ini memiliki akuarium alam terbesar di Teluk Saleh sebagai cagar biosfer. Mengrove, terumbu karang, padang lamun sebagai potensi ekosistem blue carbon, dengan komoditas utamanya udang vaname dan lobster.

Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) “Ekonomi Biru: Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Rumput Laut dan Garam” dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lalu Suryadi, yang hadir dalam diskusi tersebut selaku Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB kala itu memaparkan, produksi rumput laut dalam 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi.

Sektor kelautan dan perikanan yang menerima dampak secara langsung dari ketidakstabilan sektor ekonomi. Hal ini sebagai akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

“Krisis ini menyebabkan menurunnya permintaan komoditas kelautan dan perikanan dari negara tujuan ekspor, maupun lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan pasar. Namun demikian rumput laut memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan, mengingat permintaan pasar masih cukup besar seiring dengan pulihnya perekonomian pasca Covid-19,” terang Lalu, kala itu, dikutip dari brin.go.id.

Menurutnya, prospek pemasaran produk rumput laut NTB ke depan semakin terbuka, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal, luar daerah, maupun ekspor ke mancanegara.

“Dengan semakin besarnya upaya pengembangan pariwisata di Provinsi NTB, bertambah pula kebutuhan produk-produk makanan yang khas dan sehat. Di samping itu juga kebutuhan bahan baku untuk aneka industri farmasi, makanan, kimia, kecantikan maupun industri penting lainnya, di dalam dan luar negeri,” ujarnya.

Kendala Pengembangan Rumput Laut

Potensi rumput laut di Provinsi NTB didukung oleh melimpahnya potensi laut, karena perairan NTB kaya akan nutrisi yang dibutuhkan pertumbuhan rumput laut.

“Kondisi alam mendukung dengan suhu air yang hangat, dan sinar matahari menjadi faktor penting dalam budidaya rumput laut. Pemerintah NTB juga memberikan berbagai dukungan, mulai dari penyediaan bibit unggul hingga pengembangan pasar,” urainya.

Dalam pengembangan rumput laut ini ada berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas, kapabilitas, keragaman produk yang dihasilkan Industri Kecil Menengah (IKM), serta sarana dan prasarana produksi. 

Tantangan lainnya, belum berkembangnya industri olahan skala besar, seperti carrageenan (SRC dan RC), agar-agar, alginat, ATC, dll.

“Pemerintah melakukan berbagai upaya pengembangan rumput laut yang meliputi peluncuran proyek percontohan budidaya rumput laut skalabesar di Perairan Ekas, Lombok Timur. Penggunaan biostimulan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas rumput laut. Penyempurnaan aturan, dan perizinan untuk mendukung pertumbuhan rumput laut,” paparnya.

Upaya selanjutnya, tambah Lalu, pengujian produk biostimulan di lahan pertanian dan perikanan. Pemberian dukungan kepada UKM dalam produksi dan pemasaran, serta bantuan untuk meningkatkan ekspor produk.

“Untuk sasaran dalam pengembangan rumput laut, terdiri dari target produksi budidaya rumput laut pada 2024 sebanyak 950.000 s/d 1.000.000 Ton. Serapan tenaga kerja pembudidaya sejumlah 86.000 orang, jumlah wirausaha baru 1.000 orang. Target produksi sebesar 500 Ton, rintisan ekspor produk olahan, serta setiap pengolahannya memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP),” harapnya.

Lalu juga menyampaikan, Provinsi NTB memiliki strategi dalam pengembangan rumput laut ini yakni penerapan bibit unggul dan teknologi budidaya, ekstensifikasi, intensifikasi, serta revitalisasi lahan budidaya.

“Strategi berikutnya, pengembangan industri olahan rumput laut, pengawasan mutu panen, peningkatan kemasan produk olahan, perluasan pemasaran. Pengaturan tata niaga berupa rancangan pergub, fasilitasi pembentukan Asosiasi Rumput Laut (ARLI), serta kemitraan dengan stakeholders lainnya dengan perbankan, perguruan tinggi, swasta, dan lain-lain,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, untuk potensi investasi komoditi rumput laut oleh pihak swasta, Provinsi NTB melakukan pengembangan usaha budi daya pada lahan yang belum digarap. 

“Kemudian kemitraan dengan kelompok pembudidaya, pembangunan pabrik pengolahan, dan skema lain yang saling menguntungkan,” pungkasnya.