Respons Gibran Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom: Bapak Presiden Pasti Sudah Kalkulasi Matang

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait pemberian amnesti untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. 

"Saya meyakini apa pun yang sudah diputuskan oleh bapak presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang," kata Gibran di sela-sela kunjungan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, (1/8/2025).

Menurut Gibran, pada momen menjelang perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, hal ini dapat mempererat tali persatuan Indonesia.   

"Saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa," katanya sembari tersenyum tipis.

Amnesti dan Abosili

Baca juga: Respons Gubernur Iqbal Soal Migrasi Sejumlah ASN dari Pemkab Bima ke Pemprov NTB

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti atas pidana korupsi suap. 

Tak hanya itu, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga mendapatkan abolisi atas kasus korupsi impor gula tahun 2016. 

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik.

Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Adapun abolisi adalah penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan pidana.

Abolisi diberikan Presiden untuk membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Baca Selanjutnya: Mahfud md bicara betapa politisnya kasus tom lembong dan hasto kristiyanto melukai rasa keadilan

Presiden memiliki kewenangan untuk itu atas pertimbangan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemberian abolisi dan amnesti semakin menguatkan adanya politisasi hukum terhadap lawan politik. 

Mahfud MD menilai kasus suap yang menjerat Hasto Kristiyanto sarat politisasi hukum.

Kasus Hasto dalam suap terhadap eks Komisioner KPU Wayu Setiawan dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku ini sudah ada sejak 2020 .

Mahfud mempertanyakan alasan keterlibatan Hasto baru diungkap sekarang dan kasus baru muncul setelah terjadi konflik antara PDIP dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hasto langsung dijadikan tersangka sehari setelah KPK mengganti jajaran pimpinannya dan diketuai oleh Setyo Budiyanto.

Padahal, di era presiden Jokowi, Hasto tak kunjung jadi tersangka meski banyak dorongan dari luar.

"Sama dengan Hasto sekarang ini, sama persis sudah ada sejak tahun 2020, kenapa baru diungkap sekarang sesudah terjadi pergantian kepemimpinan (KPK), dan sudah terjadi konflik antara misalnya PDIP dan Pak Jokowi. Kenapa kok sehari sesudah KPK dilantik, langsung ditetapkan tersangka."

Di sisi lain, Mahfud menilai kasus Tom Lembong terkesan tiba-tiba.

"Untuk Tom Lembong misalnya, dia kan sudah aman selama beberapa tahun, terus dia merasa ada konflik misalnya dengan salah satu tokoh politik."

"Lalu tiba-tiba ia jadi tersangka. Politisnya lagi, dia ini melakukan pada satu waktu kemudian disusul oleh menteri-menteri sesudahnya, sampai sekarang melakukan hal yang sama tidak diapa-apakan," jelas Mahfud.

Mahfud mengungkit bahwa kebijakan Tom Lembong terkait impor gula ini sudah jelas terbukti karena perintah atasan.

Bahkan, hakim pun mengakui tak ada mens rea atau niat jahat yang ditemukan dalam diri Tom Lembong.

Atas dasar itulah Mahfud menilai kasus Tom Lembong ini sangat politis dan hukumannya terlalu dipaksakan.