Prakiraan BMKG: Musim Kemarau 2025 Berpotensi Mundur dan Lebih Pendek karena Anomali Curah Hujan

TRIBUNLOMBOK.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa 19 persen wilayah Indonesia memasuki musim kemarau hingga awal Juni 2025.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkap sebagian besar wilayah di Indonesia hingga saat ini masih berada dalam kategori musim hujan, meskipun kalender klimatologis biasanya menunjukkan bahwa kemarau seharusnya telah dimulai

Dia menyebut awal musim kemarau tahun ini mundur seperti telah diprediksi BMKG sebelumnya.

"Terutama disebabkan oleh kondisi curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya (Atas Normal) selama periode April hingga Mei 2025, yang seharusnya merupakan masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau," jelasnya, Sabtu (21/6/2025) dikutip dari laman resmi BMKG.

Menurut Dwikorita, kondisi ini telah diprediksi sebelumnya oleh BMKG melalui prakiraan iklim bulanan yang dirilis pada Maret 2025. 

BMKG mengantisipasi adanya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Peningkatan curah hujan ini menyebabkan wilayah-wilayah tersebut belum dapat bertransisi sepenuhnya ke musim kemarau sebagaimana biasanya.

“Prediksi musim dan bulanan yang kami rilis sejak Maret lalu menunjukkan adanya anomali curah hujan yang diatas normal di wilayah-wilayah tersebut, dan ini menjadi dasar utama dalam memprediksi mundurnya musim kemarau tahun ini,” ungkap Dwikorita.

Berdasarkan analisis BMKG terhadap data curah hujan di seluruh Indonesia pada Dasarian I (sepuluh hari pertama) Juni 2025, diketahui bahwa sifat hujan di berbagai wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran menuju kondisi kemarau. 

Sebanyak 72 persen wilayah berada dalam kategori Normal, 23 persen dalam kategori Bawah Normal (lebih kering dari biasanya), dan hanya sekitar 5 persen wilayah yang masih mengalami curah hujan Atas Normal.

"Ini berarti bahwa tren pengurangan curah hujan mulai dirasakan di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun secara spasial belum merata," paparnya.

Dwikorita menjelaskan bahwa wilayah Sumatera dan Kalimanta justru telah mengalami beberapa dasarian berturut-turut dengan curah hujan yang lebih rendah dari normal, sehingga indikasi awal musim kemarau lebih cepat terlihat di wilayah tersebut dibanding wilayah selatan Indonesia.

"Pada bulan April hingga Mei 2025, beberapa wilayah di Indonesia bagian selatan memang mengalami kondisi curah hujan Atas Normal, termasuk Sumatera Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian kecil Kalimantan, sebagian wilayah Sulawesi, dan Papua bagian selatan," jelasnya. 

Pola ini, kata dia, menunjukkan bahwa transisi musim kemarau tidak berlangsung seragam di seluruh Indonesia.

Berdasarkan prediksi cuaca bulanan terbaru, BMKG memperkirakan bahwa kondisi curah hujan dengan kategori Atas Normal masih akan berlanjut di sebagian wilayah hingga bulan Oktober 2025. 

"BMKG menyatakan konfirmasi kembali bahwa musim kemarau tahun 2025 cenderung akan memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan normalnya dengan sifat hujan diatas normal," jelasnya.

Dwikorita menyampaikan, kondisi curah hujan yang tetap tinggi selama periode kemarau membawa dua sisi konsekuensi yang harus dipahami dan disikapi secara tepat. 

Di satu sisi, keberadaan hujan selama musim kemarau dapat menjadi berkah bagi para petani padi, karena pasokan air irigasi relatif tetap tersedia. Ini dapat mendukung kelangsungan masa tanam dan produksi pertanian.

Namun, di sisi lain, peningkatan curah hujan di musim kemarau juga menimbulkan risiko terhadap pertanian hortikultura, yang pada umumnya lebih sensitif terhadap kondisi kelembapan tinggi. 

Tanaman hortikultura seperti cabai, bawang, dan tomat sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit akibat kelembaban berlebih.

“Kami mendorong petani hortikultura untuk mengantisipasi kondisi ini dengan menyiapkan sistem drainase yang baik dan perlindungan tanaman yang memadai,” ujar Dwikorita.

Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.

“Kita tidak bisa lagi berpaku pada pola iklim lama. Perubahan iklim global menyebabkan anomali-anomali yang harus kita waspadai dan adaptasi harus dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya.

(*)