Tidak Puas dengan Disnaker, ADBMI Pilih Curhat Masalah Buruh Migran ke Damkar Lombok Timur

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Kepercayaan publik terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lombok Timur tampaknya terus meningkat. Tak hanya soal kebakaran, instansi ini kini bahkan menjadi tempat mengadu bagi masyarakat terkait persoalan di luar tupoksi utamanya.

Fenomena tersebut tergambar dalam langkah mengejutkan yang diambil oleh Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI). Lembaga ini memilih melaporkan permasalahan buruh migran ke Damkarmat Lombok Timur, alih-alih ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang selama ini menjadi instansi resmi penanganan isu ketenagakerjaan.

"Ini bentuk ekspresi keputusasaan ADBMI, punya pengalaman saat melaporkan ke Disnaker ada kasus yang terkatung-katung, kami ke Damkar adukan dua kasus," ujar Fauzan, Kepala Bidang Advokasi ADBMI, usai menyampaikan laporan ke Damkarmat Lombok Timur, Jumat (13/6/2025).

Fauzan mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons Disnaker yang dinilai lamban dan tidak jelas dalam menangani pengaduan buruh migran.

"Bahkan ada kasus yang tidak bisa diselesaikan," keluhnya.

Baca juga: Kota Mataram Krisis Air, DPRD Kota Mataram Lirik Bendungan Meninting Jadi Solusi Jangka Panjang

Menurutnya, Disnaker Lombok Timur seharusnya memiliki ketegasan dan keberanian dalam menangani persoalan buruh migran. Sayangnya, hal itu tak ia rasakan selama ini.

"Itu tidak kita temukan. Tahun 2025 ini, nyaris saya pribadi kalau menerima laporan dan butuh pendampingan hukum (buruh migran), saya tidak lagi ke Disnaker," tegas Fauzan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya kini lebih sering membawa laporan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Mataram, yang dinilai jauh lebih responsif.

"Penanganan lebih cepat dan beberapa kasus yang kami bawa ke sana berhasil semua," ucapnya.

ADBMI selama ini menangani beragam kasus yang menimpa pekerja migran, mulai dari penipuan keberangkatan hingga penahanan dokumen penting milik buruh migran. Namun, minimnya respons dari Disnaker membuat mereka mencari alternatif kanal pelaporan termasuk ke Damkarmat.

“Dengan kondisi Disnaker yang sekarang, agak sulit kami berharap kasus-kasus dapat diselesaikan,” ujarnya.

Fauzan berharap laporan yang dilayangkan ke Damkarmat dapat menjadi pintu masuk penyelesaian masalah, seperti cepat tanggapnya Damkar dalam merespons laporan kebakaran.

“Mau malam, jam 12, jam 2, jam 3, maupun pagi, Damkar cepat menangani laporan masyarakat. Mudah-mudahan Damkar ini dapat memberikan penanganan yang sama,” pungkasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Petugas Piket Damkarmat Lombok Timur, Lalu Budi Sasmita menyatakan bahwa pihaknya tetap akan menerima segala bentuk aduan dari masyarakat, meski di luar tugas pokok dan fungsi mereka.

“Nanti kami sampaikan ke atasan kami,” katanya.

(*)