Gubernur NTB Canangkan Program Zero Cost PMI ke Malaysia, Disnaker Mataram: Upaya Lawan Calo

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, belum lama ini mengumumkan rencana penerapan program zero cost atau bebas biaya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mataram, yang menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya nyata pemerintah provinsi dalam memberantas praktik percaloan.

“Program gratis sepemahaman saya bagian dari kita melawan calo-calo itu, dan tentu kita akan tindak lanjuti,” ujar Kepala Disnaker Kota Mataram, H. Rudi Suryaman, Rabu (11/6/2025).

Menurut Rudi, program zero cost tidak hanya akan meringankan beban calon PMI, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan agar mereka tidak lagi menjadi korban modus-modus penipuan oleh calo nakal yang masih marak terjadi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan dari Gubernur Iqbal, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Meski merupakan program yang kembali digaungkan oleh Gubernur Iqbal, Rudi menyebutkan bahwa skema serupa sejatinya pernah diterapkan di masa kepemimpinan sebelumnya, yaitu pada era Gubernur Zulkieflimansyah.

“Kalau pengiriman PMI ke Malaysia memang sudah ada program dari dulu, dan ini memang untuk beberapa sektor saja,” jelasnya.

Ia merinci bahwa dalam program tersebut, seluruh biaya penempatan PMI termasuk pembuatan identitas diri, paspor, visa, pemeriksaan kesehatan (MCU), hingga tiket penerbangan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan pengguna tenaga kerja di Malaysia.

“Sempat ada program zero cost bagi PMI tujuan Malaysia dulu, dan mungkin itu yang akan dilanjutkan oleh Gubernur. Tanpa biaya itu,” tegas Rudi.

Menyambut baik kelanjutan program tersebut, Disnaker Kota Mataram juga terus memperkuat edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih jalur penempatan. Salah satu langkah konkret adalah berkoordinasi dengan lurah dan camat untuk menyebarkan informasi tentang perusahaan resmi penyalur PMI.

“Kita sudah koordinasi dengan lurah camat bahwa informasi soal perusahaan resmi sudah kami sebar, dan kalau di luar dari itu jangan diikuti,” pungkasnya.

(*)