Ratusan Honorer Pemprov NTB Tak Masuk Database BKN Terancam Putus Kontrak

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ratusan honorer Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terancam kontraknya tidak dilanjutkan, karena berbagai persoalan salah satunya masa kerja kurang dari dua tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Tri Budiprayitno mengatakan, pemerintah sudah berupaya mengakomodir honorer tersebut melalui skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Mereka yang ikut dalam seleksi tersebut datanya sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara yang tidak ikut datangnya tidak masuk dalam database nasional.

Data BKD terdapat 256 tenaga honorer teknis dan administrasi tidak masuk dalam database BKN, karena masa kerja kurang dari dua tahun.

"Mereka yang tidak ikut berarti mereka tidak masuk dalam pangkalan data, itu berarti tidak bisa (Akomodir)," kata Yiyit.

Yiyit tidak menyebut secara gamblang mereka yang tidak masuk dalam database ini akan diberhentikan, namun dia mengatakan honorer ini kontraknya diperpanjang setiap tahun.

"Penataan pegawai ini sifatnya centralistik, kalau berbicara PPPK paruh waktu kita tunggu arahan pemerintah pusat," katanya.

Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya berencana memasukan tenaga honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi PPPK, untuk diusulkan menjadi pegawai badan layanan umum daerah (BLUD) dan outsourcing.

Tetapi Yiyit menegaskan, pengangkatan pegawai melalui BLUD pun tidak bisa sembarangan, harus memenuhi kriteria dan syarat yang sudah ditetapkan.

"Memang sangat hati-hati sekali kita melakukan rekrutmen, karena ini akan berpengaruh ke belanja rutin yang harus ditekan minimal 30 persen, sekarang masih 34 persen," ucapannya.