Kisah Orang-orang yang Disesatkan di Lombok, Jadi Korban Eksploitasi hingga Stigma

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Idham Khalid

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kelompok masyarakat minoritas di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat rentan menjadi sasaran diskriminasi, persekusi, sampai tindak kekerasan.

Mereka bukan hanya mengalami diskriminasi kekerasan tapi juga stigmatisasi dan menyesatan. 

Hal ini mengemuka dalam diskusi bedah buku "Membangun Inklusi" di Hokkian Kopi Mataram, yang diselenggarakan Law Office Abdul Kasim, Sabtu (30/5/2025) malam. 

Salah satu artikel dalam buku tersebut berjudul "Meneliti Orang-orang yang Disesatkan di Lombok" karya Yusuf Tantowi, seorang penulis dan peneliti asal Lombok Timur.

Yusuf Tantowi, menjadi pembicara tunggal dalam bedah buku tersebut. Ia menceritakan pengalamannya melakukan riset isu konflik keagamaan dalam kurun waktu 2008 - 2010.

Yusuf Tantowi dikenal sebagai peneliti di Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) NTB dan Wahid Institute.

Selama melakukan riset dia banyak berkomunikasi dan bertemu langsung dengan orang atau kelompok minoritas di Lombok.

Diantaranya kasus penyesatan yang dialami jemaah Ahmadiyah di Lombok Barat. Ada juga Amaq Bakri (nabi bau) di Lombok Timur, Siti Aisyah di Kota Mataram, penganut tarekat di Narmada, dan LDII di Lombok Timur.

Dalam risetnya, Yusuf Tantowi menemukan, aparat keamanan sering kali ditekan kelompok mayoritas untuk mempidanakan kelompok-kelompok yang dituduh sesat atau menyimpang dari ajaran agama berdasarkan tafsir mayoritas. 

"Mestinya aparat bisa bersikap netral dan objektif kalau itu menyangkut paham, pandangan atau keyakinan agama setiap penganut agama atau kepercayaan," katanya.

Praktek tersebut menurut Yusuf Tantowi masih terjadi sampai saat ini. Kelompok minoritas keagamaan di Lombok masih kerap menjadi sasaran diskriminasi kelompok mayoritas untuk tujuan tertentu. 

"Terutama menjelang Pilkada, isu-isu keagamaan kerap dieksploitasi untuk menarik simpati pendukung, untuk kepentingan politik," ungkap alumni LPM Royuna tersebut. 

Menurutnya, harus ada upaya serius dari semua pihak untuk menciptakan ruang yang inklusif dan menjamin kebebasan warga sipil dalam beribadah. 

Lebih lanjut, Yusuf Tantowi, buku "Membangun Inklusi" merupakan hasil riset bersama yang diterbitkan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Press, Depok, Jawa Barat.   

Buku ini merangkum berbagai pengalaman 18 para peneliti dari berbagai daerah di Indonesia terkait relasi, kontestasi atau pertentangan antar agama, kelompok, aliran kepercayaan di Indonesia. 

"Termasuk munculnya kasus-kasus penyesatan dan penodaan agama di Lombok. Mereka umumnya dijerat dengan pasal 156a KUHP dan UU ITE," katanya. 

Dari temuan para peneliti ini perlu terus didorong kebijakan dan pemimpin yang inklusif. Memimpin yang membuka ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat yang setara, untuk berpartisipasi dalam pembangunan tanpa diskriminasi. 

"Perlunya membangun sikap yang iklusif dengan cara menerima dan menghargai perbedaan, berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua orang untuk berpartisipasi dan berkontribusi," katanya. 

Hadir dalam diskusi ini Akhdiansyah, anggota DPRD NTB dari PKB dan Komisioner KI NTB Suaeb Qury. Selain itu, mahasiswa, pemuda, dan jurnalis aktif dalam diskusi tersebut.