Pertumbuhan Ekonomi NTB di Luar Tambang Kalahkan Bali dan NTT, Pemprov Optimis Bisa Lebih Baik

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi akibat penurunan produksi sektor tambah hingga 30 persen.

Meski demikian, pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi di luar tambang mengalami peningkatan cukup menggembirakan.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Yusron Hadi menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), real pertumbuhan ekonomi di luar tambang mencapai 5,57 persen pada triwulan 1 tahun 2025. 

Ia mengklaim, angka pertumbuhan ini melampui pertumbuhan ekonomi Bali (dengan tambang atau tanpa tambang) yang berada pada kisaran 5,52 persen, juga melampui pertumbuhan NTT yang mencapai 4,55 persen. 

"Juga melampui capaian pertumbuhan nasional di angka agregat 4,87 persen atau capaian pertumbuhan nasional tanpa tambang di angka 5,4 persen," katanya.

Dengan angka pertumbuhan ini Pemprov NTB, kata Yusron, sangat optimis pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi NTB akan melesat. 

Terlebih gubernur NTB telah meminta seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan pekerjaan proyek fisik. 

"InsyaAllah pada triwulan II dengan telah dimulainya pengerjaan proyek fisik pemerintah dan koordinasi intensif yang dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah," kata Yusron.  

"Pertumbuhan sektor konstruksi jauh meningkat dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan," katanya.

Pengaruh Tambang

lihat foto

Meski demikian, ia menyadari tahun ini memang terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan produksi tambang sekitar 30 persen. 

Tambang ini memang memiliki share kedua terbesar setelah pertanian. 

"Jadi kalau tambang menurun cenderung pertumbuhan ekonomi kita juga akan cenderung menurun demikian juga sebaliknya.

Lebih lanjut, Yusron menjelaskan, produksi tambang turun disebabkan tidak adana aktivitas ekspor. Sejak 31 Desember 2024, izin ekspor sudah dihentikan dan smelter sedang proses uji coba. 

"Bapak Gubernur sudah mengambil langkah yang sangat responsive, berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mengizinkan relaksasi ekspor konsentrat dalam waktu dan volume yang dibatasi," katanya.