Berita NTB
Pemprov NTB Dirikan Ribuan Kopdes Merah Putih, Begini Susunan Pengurus hingga Sistem Penggajian
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk ribuan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, guna mendukung program pemerintah pusat
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Laelatunniam
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk ribuan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, guna mendukung program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ahmad Masyuri mengatakan, susunan kepengurusan Kopdes Merah Putih ini sedikit berbeda dengan koperasi desa pada umumnya.
"Kalau dulu cukup ketua, sekertaris dan bendahara, kalau sekarang ditambah dua, wakil ketua bidang usaha dan wakil ketua bidang keanggotaan. Jadi minimal lima pengurusnya," jelas Masyuri.
Lebih lanjut, Masyuri mengatakan, kekhususan dari Kopdes Merah Putih ini juga dari pola pemilihan dewan pengawas. Dimana Kepala Desa langsung menjabat sebagai dewan pengawas, tanpa melalui proses musyawarah.
Sementara itu, terkait proses pengganjian pengurus ditentukan melalui besarnya keuntungan dari usaha yang dijalankan.
"Mereka mengatur sendiri (Gaji) tidak ada ketentuan," kata Masyuri.
Masyuri menjelaskan jenis usaha yang bisa di jalan koperasi merah putih itu diantaranya bidang logistik, apotek, klinik, toko perdagangan, simpan pinjam, cold storage, katering untuk makan bergizi gratis.
Peta jalan pendirian koperasi merah putih ini dari pemerintah pusat ditargetkan rampung pada Juni 2025, mulai dari sosialisasi sampai pembentukan kelembagaan.
Masyuri mengatakan jumlah desa di NTB sebanyak 1.021 desa, yang sudah merencanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembentukan koperasi sebanyak 911 desa. Sementara yang sudah melaksanakan baru 201 desa.
Pemprov NTB
Kopdes Merah Putih
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Ahmad M
Potensi Demosi Jabatan Terjadi di Pemprov NTB Imbas Perampingan OPD |
![]() |
---|
Gubernur NTB Iqbal Enggan Tanggapi Polemik Dana Pokir Dewan |
![]() |
---|
Gubernur Lalu Iqbal Lakukan Sensus untuk Tata Ulang Aset Pemprov NTB yang Amburadul |
![]() |
---|
Alasan Kenapa Wisata Seaplane dan Glamping Gunung Rinjani Harus Ditolak |
![]() |
---|
Ketua DPRD NTB Tolak Seaplane dan Glamping Gunung Rinjani |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.