Gagasan Daerah Istimewa Lombok Tak Relevan, Ini Nama Baru untuk NTB Bila Sumbawa Mekar

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus bergulir. Warga Pulau Sumbawa akan menggelar aksi besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano.

Di sisi lain, masyarakat di Pulau Lombok mulai kasak-kusuk mempersiapkan diri bila Pulau Sumbawa benar-benar berdiri menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Tidak hanya soal isu dampak dan potensi ekonomi yang harus disiapkan, namun juga nama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diperbincangkan. 

Masihkan relevan nama Provinsi NTB bila Pulau Sumbawa berdiri sendiri? Atau mengusulkan nama baru dan menghapus nama NTB dari peta Indonesia. 

Usul cukup nyeleneh dilontarkan Lalu Satria Wangsa, salah satu tokoh masyarakat Lombok. Dia malah melontarkan wacana untuk mengganti nama NTB dengan Daerah Istimewa Lombok (DIL). 

Menurutnya, bila Sumbawa berpisah dari NTB, nama Provinsi NTB sudah tidak relevan dan harus diganti dengan DIL. 

Baca juga: Pulau Sumbawa Ingin Mekar dari NTB, Muncul Gagasan Daerah Istimewa Lombok

Meski ditolak banyak pihak, menurutnya Lombok layak jadi daerah istimewa. Secara historis Lombok pernah menjadi Republik sebelum RI berdiri. "Republik pertama di Indonesia," katanya.

Kemudian secara budaya, lanjut Satria Wangsa, Lombok sangatlah istimewa, kaya dan berwarna. 

"Karena Lombok adalah miniatur Nusantara, negeri dimana keragaman peradaban-peradaban yang pernah hadir di Nusantara mengumpulkan, lestari dan hidup," katanya.

Menurutnya, konsep Daerah Istimewa Lombok (DIL) masih terbuka untuk diperkaya atau didiskusikan dan dikaji.

Sementara Staf Ahli Gubernur NTB bidang Sosial Kemasyarakatan, Dr H Ahsanul Khalik mengatakan, Lombok belum bisa jadi daerah istimewa karena tidak memiliki landasan yang jelas. Sehingga tidak relevan disebut DIL.  

Terkait nama, sebutan Provinsi NTB masih tetap bisa dipakai walau wilayahnya hanya Pulau Lombok.

"Bisa tetap NTB karena historis penyebutan Nusa Tenggara. Sunda Kecil dulu terdiri dari Bali Nusra, sekarang masih menjadi wilayah Kodam IX/Udayana," tandasnya.

Hal ini diamini Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram bidang sejarah dan peradaban Islam, Prof Jamaluddin.

Lombok memang belum memenuhi kriteria disebut sebagai daerah istimewa. Baik dari segi historis maupun filosofis.