Kasus Dugaan Korupsi Event Lombok Sumbawa Motorcross Terkendala Hasil Audit Inspektorat NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penanganan kasus dugaan korupsi event Lombok-Sumbawa Motorcross, di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) terkendala hasil audit Inspektorat Provinsi NTB.

Kepala Kejati NTB Enen Saribanon mengatakan, pihaknya sudah menyurati Inspektorat agar proses audit segera diselesaikan, namun sampai saat ini tidak membuahkan hasil.

"Kami pernah sekali mengirim surat kepada Inspektorat untuk menanyakan ini (Hasil audit), jawabannya masih dalam proses," kata Enen, Rabu (7/5/2025).

Enen mengatakan, Kejati terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat, termasuk menghadirkan saksi-saksi guna dimintai keterangan.

Menurut hasil pemeriksaan sementara adanya kesalahan administrasi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari kementerian ini. Eevent ini merupakan proyek strategis nasional untuk meningkatkan pariwisata.

"Tapi kita ketahui persiapan dan waktu pelaksanaan cukup dekat, sehingga mungkin ada beberapa tahapan yang terlewatkan," ucap Enen.

Baca juga: Usai Periksa TGB Dalam Kasus Dugaan Korupsi NCC, Kejati NTB Sebut Potensi Tersangka Baru

Sebelumnya Kejati NTB sudah memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, salah satunya mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Malady.

Sebagai informasi pada tahun 2023 Dinas Pariwisata NTB mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp24 miliar, diduga dana tersebut tidak digunakan seluruhnya.

Informasi yang dihimpun TribunLombok.com, panitia Motocross Grand Prix (MXGP) Lombok Sumbawa pada tahun 2023 mengajukan proposal ke pemerintah pusat. Saat Zulkieflimansyah menjabat sebagai Gubernur NTB, namun anggaran tersebut tidak keluar.

Ketika masa jabatan beralih ke Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk panitia.

Rencananya puluhan miliar terus untuk keperluan Motocross di Sirkuit Tohpati Sayang-Sayang, Kota Mataram. Namun dalam pelaksanaannya, anggaran Rp24 tidak digunakan seluruhnya tapi Rp5 miliar.

Namun Jamal menepis informasi yang menyebut bahwa pihaknya hanya menggunakan Rp5 miliar atau Rp15 miliar dari anggaran Rp24 miliar untuk ajang nasional tersebut.

Dana yang dia kembalikan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI sebesar Rp2,5 miliar.

Bahkan, laporan kegiatan yang Dinas Pariwisata NTB mendapat apresiasi dari pihak kementerian. Karena berdasarkan riset Universitas Trisakti, dampak ekonomi dari event motocross tahun lalu mencapai Rp48 miliar. 

(*)