Pemprov NTB dan BTNGR Bahas Penyesuaian Kuota Rinjani, Fokus pada Kenyamanan dan Pelestarian

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Senin (14/4/2025).

Agenda ini membahas penyesuaian kuota pendakian Gunung Rinjani yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, mengatakan bahwa hearing ini merupakan upaya menyatukan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan menghadirkan pendakian yang lebih berkualitas, nyaman, dan berkelanjutan bagi para wisatawan.

"Ini (penyesuaian kuota) momentum kebangkitan. Ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, baik untuk memberikan pemanfaatan bagi pelestarian alam, pemberdayaan ekosistem, masyarakat, dan citra daerah," ujar Gita.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian kuota ini juga akan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Rinjani. Menurutnya, perlu dipastikan bahwa seluruh pihak memahami bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan suasana pendakian yang aman, bersih, dan menyenangkan.

"Penyesuaian kuota adalah keniscayaan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Kita ke depan akan mengutamakan kualitas. Kita bisa mencontoh sistem seperti di Raudhah, di mana meski kita tercatat lima kali, tapi hanya bisa masuk satu kali," jelasnya.

Baca juga: Motif Pria Bermukenah di Islamic Center Mataram, Mengaku Mendapat Petunjuk dari Mimpi

Gita juga menyebutkan bahwa Gunung Rinjani kini menjadi salah satu objek wisata yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga pengelolaannya harus lebih terstruktur dan terukur.

Terkait penetapan kuota, ia mengatakan bahwa Pemprov NTB akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan angka yang ideal. Khusus untuk musim puncak, tidak menutup kemungkinan ada fleksibilitas kuota.

"Tapi ini akan kita kaji. Saya minta untuk menginap di Sembalun, Senaru, dan lainnya, nantinya akan ada pembahasan bersama dengan masyarakat di lingkar Rinjani," tambahnya.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, menyambut baik inisiatif hearing ini. Menurutnya, langkah Pemprov NTB bersama BTNGR menunjukkan komitmen untuk menciptakan suasana wisata yang kondusif, khususnya menjelang musim pendakian puncak.

"Kami menyambut baik. Paling tidak pesan moril dari Pak Sekda dan BTNGR adalah untuk terus mengademkan suasana kita di musim puncak ini. Alhamdulillah, pertemuan ini bisa menjawab banyak hal. Pesan Pak Sekda itu akan kita tindak lanjuti (di daerah),” ujar Juaini.

Ia juga mendorong agar penyesuaian kuota pendakian diarahkan untuk mendukung kemajuan pariwisata di daerah, khususnya di kawasan Rinjani.

"Saya pikir semua kita dorong untuk kemajuan. Tidak mungkin kita mundur," tegasnya.

(*)