NTB

Dimulai Juli 2025, KemenPUPR Tinjau Lokasi di NTB untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

KemenPUPR melakukan pengecekan terhadap sejumlah bangunan di PPSBK Provinsi NTB dalam menjadikan bangunan tersebut sebagai calon sekolah rakyat.

Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Laelatunniam
ISTIMEWA
SEKOLAH RAKYAT : Tim Satuan Kerja Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan pengecekan, pengukuran, serta perhitungan kebutuhan rehabilitasi terhadap beberapa bangunan di PPSBK Provinsi NTB. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penilaian untuk menjadikan bangunan-bangunan tersebut sebagai calon Sekolah Rakyat. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA – Tim Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan pengecekan, pengukuran, serta perhitungan kebutuhan rehabilitasi terhadap sejumlah bangunan di PPSBK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini merupakan bagian dari proses awal dalam menjadikan bangunan tersebut sebagai calon sekolah rakyat.

Tim dari Satker Prasarana Strategis KemenPUPR, Agung Setiawan, mengatakan bahwa peninjauan itu menyangkut hal lokasi dan luas lahan, itu menurutnya akan menjadi pendukung dari adanya bangunan sekolah rakyat.

"Yang kami tinjau di PPSBK ini adalah kondisi ektisting, lokasi, luas lahan, batas lahan, melihat kesesuaian dari tata ruang serta fasilitas-fasilitas pendukung yang ada," kata Agung Kamis (10/4/2025).

"Dari hasil survey usulan-usulan dari Pemprov ini nantinya akan masuk di pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dan kami laporkan ke Direktorat Jendral Prasarana Strategis KemenPUPR sebagai bahan pertimbangan lokasi mana nantinya akan dipilih untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman, menyampaikan bahwa PPSBK  sudah memiliki bangunan ektisting atau bangunan yang sudah ada.

"Tinggal kedepan perlu renovasi baik itu ringan sedang maupun berat berdasarkan hasil dari survery PUPR dan kedepan bisa ditentukan rombongan berapa jumlah rombongan belajarnya baik itu SD, SMP maupun SMA sesuai dengan luas lokasi," tandasnya.

Sebagai informasi, program sekolah rakyat ini direncanakan akan dimulai pada Juli 2025. Untuk tahap awal, pelaksanaannya akan difokuskan pada sentra-sentra milik Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved