Pemprov NTB Siap Alokasikan Sebagian Anggaran BTT untuk Kelancaran Mudik Lebaran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah pusat memberikan izin kepada pemerintah daerah, menggunakan biaya tidak terduga (BTT) untuk pembangunan infrastruktur mendukung kelancaran mudik.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik keputusan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, beberapa waktu lalu saat rapat dengar pendapat dengan DPR.

Sekertaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, penggunaan BTT untuk pembangunan infrastruktur yang dimaksud untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran.

Ia juga meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan pemetaan potensi bencana.

"Tidak ada keraguan untuk menggunakan itu (BTT), kita monitor keadaan di lapangan, BPBD memonitor potensi bencana dijalan, hajatan agar tidak terjadi sesuatu," kata Gita, Rabu (19/3/2025).

Gita menegaskan penggunaan BTT apabila saat puncak arus mudik terjadi bencana yang menyebabkan infrastruktur rusak, misalnya jalan dan jembatan.

Mantan Penjabat Gubernur itu mengatakan perbaikan infrastruktur untuk kelancaran arus mudik sudah sering dilakukan di tahun sebelumnya, namun tidak menggunakan BTT.

"Itu dulu kita lakukan meskipun tidak ada anggaran, bila terjadi sesuatu PUPR bergerak meskipun tidak ada anggaran, alhamdulillah sekarang ada guiden," kata Gita.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ervan Anwar mengatakan, saat ini NTB memiliki anggaran BTT sebesar Rp Rp 496 miliar.

Anwar mengatakan, penggunaan anggaran BTT untuk pembangunan infrastruktur mendukung kelancaran arus mudik, akan diberikan sesuai kebutuhan.

"Sesuai berapa yang dibutuhkan," kata Ervan.

Baca juga: Ayah Aniaya Anak Kandung di Jonggat Lombok Tengah Ditetapkan sebagai Tersangka

Selain itu untuk mendukung kelancaran arus mudik, Pemerintah Provinsi NTB menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan, bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan dan bencana alam.

Pemerintah juga meminta agar jalur mudik yang jauh dari fasilitas kesehatan agar menyiagakan ambulans disetiap pos pelayanan arus mudik. 

(*)