5 Fakta Pro Kontra Jelang Musorkab KONI Lombok Tengah: Dualisme TPP, 35 Cabor Ingin Perubahan

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Sebanyak 35 cabor di Lombok Tengah mulai menunjukkan rasa ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap Ketua KONI Lombok Tengah Muhamad Samsul Qomar. 

Mayoritas Cabor menginginkan adanya perubahan struktur kepengurusan KONI Lombok Tengah. 

KONI Lombok Tengah telah menetapkan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) digelar mulai besok Rabu 19 Maret hingga Kamis 20 Maret 2025.

Berikut selengkapnya 5 alasan mayoritas Cabor kecewa dengan Kepengurusan KONI Lombok Tengah.

Baca juga: Lalu Firman Wijaya Resmi Mendaftar sebagai Calon Ketua KONI Lombok Tengah 2025-2029

1. Pengurus dari Luar Cabor

Perwakilan Cabor sekaligus pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Muhammad Samsul Bahri menjelaskan menginginkan adanya perubahan menuju KONI yang lebih baik karena kepengurusan KONI era Samsul Qomar banyak kekurangan.

"Kalau saya pribadi itu dari segi silaturahminya kurang kepengurusan saat ini (M Samsul Qomar). Kita juga sebagian besar pengurus KONI ini tidak kita kenal karena yang direkrut oleh KONI sekarang itu kebanyakan praktisi di luar olahraga. Itu yang bikin kita ndak saling kenal juga, karena berbeda alam itu," jelas Samsul Bahri dikonfirmasi Tribun Lombok di Praya, Selasa (18/3/2025). 

"Terus kemudian dari segi pemantauan bakat atlet juga masih kurang. Jadi mudah-mudahan nanti di kepemimpinan yang baru, jika terpilih mungkin dari unsur pemerintah, mungkin kalau kerjasama nanti akan lebih baik perhatiannya termasuk dari segi dana," sambung Samsul Bahri. 

Menurut Samsul, apabila sebagai tambahan pengurus tidak ada masalah, namun sayangnya mayoritas dari luar cabor yang direkrut ketua KONI sebagai pengurus.  

2. Transparansi Anggaran 

Pengurus Cabor Aquatik, Sukarman menjelaskan, kepengurusan Samsul Qomar sudah baik namun harus diperbaiki terutama disisi transparansi keuangan. 

"Seperti teman-teman bilang bahwa beberapa cabor banyak yang belum dapat. Kalau sama saya di cabor renang ndak ada masalah sesungguhnya, tetapi di cabor yang lain yang bermasalah," beber Sukarman. 

Sukarman menyebutkan, mayoritas Cabor menginginkan adanya perubahan karena kepengurusan sebelumnya yang diketuai dari unsur pemerintah, anggarannya juga cukup besar.

4. Ingkar Hasil Rakerkab

Samsul Bahri menyebutkan, sebagian besar Cabor sangsi dengan terbentuknya tim penjaringan dan penyaringan (TPP) calon ketua KONI yang dipimpin Nasrullah. 

"Kalau di KONI ini kan ada namanya Rakerkab sebelum adanya Musorkab itu. Kita Rakerkab itu semua pengurus cabor itu diundang untuk mengadakan raker. Di raker itu kemarin sekaligus kita rapat anggota minta di pimpinan rapat membahas program sekaligus rapat anggota," beber Samsul Bahri. 

"Nah di rapat anggota itu ditunjuk TPP dengan kesepakatan semua cabor itu. Masa mau dipungkiri itu, sedangkan Samsul Qomar dia yang membuka acara rakerkab itu. Kok dia ndak mengakui ada kesepakatan, kok dia membuat lagi yang baru. Kan lucu jadinya. Masa seorang ketua seperti itu? Ndak logis jadinya," kata Samsul Bahri. 

Bagi Samsul Bahri, pemegang sah keputusan KONI adalah semua cabor sementara mayoritas cabor telah memutuskan menunjuk Yuli Harhari sebagai ketua TPP. 

Samsul Qomar mengaku tidak mengetahui berapa cabor yang hadir karena mayoritas cabor tidak diundang termasuk cabor FORKI Lombok Tengah dalam pembentukan TPP versi dirinya.

"Karena undangannya pun ndak lewat pengurus, namun dia sendiri (Samsul Qomar) yang buat. Malah kita tanya Sekretaris umum (Sekum) KONI, dia juga ndak tahu ada kegiatan pembentukan TPP di luar setelah rakerkab itu. Kan lucu jadinya. Masa seorang Sekum ndak tahu kegiatan. Seperti itulah," tanya Samsul Bahri. 

Hal senada juga diakui Sukarman. Ia mengaku mayoritas cabor tidak menerima undangan pembentukan TPP yang diketuai Nasrullah. 

Bahkan, mayoritas pengurus KONI juga tidak menerima undangan sehingga banyak yang tidak menghadiri undangan tersebut. 

4. Klarifikasi Samsul Qomar

Ketua umum KONI Lombok Tengah M Samsul Qomar menjelaskan, jika ingin perubahan yang lebih baik maka harus sama-sama. 

Sementara menurut Samsul Qomar, tata kelola olahraga di Lombok Tengah dirusak oknum-oknum. 

"Dana pembinaan kan tidak di KONI lagi dan sekarang jadi masalah. Ini kan dirusak sama oknum-oknum yang memaksakan diri padahal sudah dikasih enak. Kalau di KONI mereka tidak perlu membuat pertanggungjawaban SPJ macam kan," ungkap Qomar. 

"Sekarang kan repot dia (cabor), merepotkan dirinya. Dan kita tidak tahu berapa cabor yang dikasih berapa uangnya (pembinaan). Dan kita sama sekali tidak ada kita dikasih tahu apa, kapan dikasih uang. Sama sekali ndak ada pelibatan apa-apa. Minimal dikasih tahu diajak rapat mau dikasih uang (pembinaan) biar kami tahu," sambung Qomar. 

Qomar menjelaskan, sebenarnya banyak cabor yang belum menjadi anggota KONI aktif sehingga belum melakukan pengukuhan dan pelantikan.

Menurut Qomar, cabor tidak berhak menerima dana jika mau dikembalikan ke aturan organisasi. 

Namun bagi Qomar, dirinya seringkali mengaku tutup mata asalkan semua cabor dapat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

Meski demikian, Qomar mempertanyakan belanja yang dilakukan oleh cabor-cabor dan mempertanyakan barang-barang yang telah dibeli. 

Ihwal tudingan tidak adanya transparan saat dirinya pimpin KONI, Qomar pun memberi penjelasan.

"Anggaran KONI Lombok Tengah paling sedikit se-NTB. Bagaimana kita mau ndak transparan? Namun kita hormati aspirasi itu. Perubahan ke mana gitu kan. Sementara Dispora yang pegang anggaran, bukan kita. Tapi kita ndak ada masalah," demikian Qomar.

(*)