Berita NTB
NTB Keluar dari 10 Provinsi Termiskin di Indonesia, Pemerintah Minta Peran Tim TKPKD Ditingkatkan
Pada September 2024, persentase penduduk miskin di NTB sebesar 11,19 persen turun satu persen dibandingkan tahun sebelumnya
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasilnya NTB berhasil keluar dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia.
Sekertaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, pada September 2024, persentase penduduk miskin di NTB sebesar 11,19 persen turun satu persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut membuat NTB menempati posisi 12 Provinsi termiskin di Indonesia, setelah sebelumnya masuk 10 Provinsi termiskin pada tahun 2024 bahkan pada tahun 2023 menempati posisi delapan.
"Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk lebih progresif, bekerja lincah ke depan sehingga harapan untuk satu digit bisa kita capai," kata Gita, Senin (17/3/2024).
Gita mengatakan, peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) ditingkat provinsi hingga kabupaten/kota terus ditingkatkan, sehingga pergerakan pembangunan ekonomi semakin lancar.
"Kita fokuskan resource yang kita miliki untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat diwujudkan," kata Gita.
Baca juga: Lalu Firman Wijaya Resmi Mendaftar sebagai Calon Ketua KONI Lombok Tengah 2025-2029
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnaen mengatakan, pemerintah sudah melakukan beberapa strategi untuk mengentaskan kemiskinan di antaranya peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi kantong kemiskinan.
"Ke depan akan terus difokuskan pada kegiatan kemiskinan karena program Gubernur NTB salah satunya tentang kemiskinan," kata Iskandar.
Iskandar juga berharap agar TKPKD membangun koordinasi yang baik untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, antara provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan penyelesaian kemiskinan di masing-masing daerah.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.