Kontroversi Pengadaan Sembako Rp40 Miliar, Ketua DPRD Lombok Timur Tegaskan Dukungan Mayoritas

"Inflasi terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus, bukan kenaikan hanya 1 atau 2 barang saja dan  belum   bisa dikatakan inflasi," imbuhnya. 

Ia juga mengeluhkan perubahan dan penambahan prioritas belanja sebesar Rp40 miliar pada saat pembahasan APBD,  tidak menerima surat pemberitahuan terkait dari perubahan tersebut. 

Anggota DPRD Lombok Timur ini  memberikan sejumlah catatan terkait pemberian bansos. Mulai dari skema pengalokasian, dasar penentuan penerima bansos, hingga keberpihakan pada aspek pembangunan. Ia mempertanyakan dasar penentuan alokasi penerima bansos berbasis kecamatan.

"Dasar pengalokasian jumlah bansos berbasis kecamatan ini apa? Dari mana persentasenya muncul? Kalau jumlah penduduk sepertinya tidak proporsional. Perlu dicek lagi penerimanya berbasis by name by adress. Jangan sampai salah sasaran. Problem bansos kita dari dulu seperti itu," sambungnya. 

Amrullah meminta Pemkab lebih transparan menjelaskan kepada publik perihal data penerima tersebut. Hal ini  perlu dilakukan guna meminta partisipasi semua pihak untuk mengawal pendistribusian bansos tersebut. Pihaknya tak ingin pemberian bansos malah menimbulkan gejolak di masyarakat. 

"Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat," ujarnya.

Politisi PDIP ini  mengingatkan  Pemkab Lombok Timur agar tidak terlampau banyak membuat program yang sifatnya bantuan sosial. 

"Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian," ujarnya.

(*)