Demo 'Indonesia Gelap' di Mataram, Mahasiswa Bawa Peraga Aksi Keranda Prabowo-Gibran

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dengan tema  'Indonesia Gelap' di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/2/2025). 

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB, terlihat membawa peraga aksi berupa keranda kematian Prabowo-Gibran yang diletakkan di depan pintu gerbang kantor DPRD NTB. 

Sejumlah poster hingga spanduk bertuliskan berbagai bentuk kecaman mewarnai aksi protes para mahasiswa.

Aksi tersebut berlanjut dengan orasi kemudian membakar keranda sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.

Koordinator Lapangan Aksi Indonesia Gelap di Mataram Fardan mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD, salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. 

"Kembalikan anggaran pendidikan dan kesehatan ke pagu awal. Kami menuntut juga menaikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, dan beasiswa," kata Fardan.

Baca juga: Acara Nobar Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Sepi Penonton 

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda mengatakan massa aksi juga meminta kepada pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi kepada anak klas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi.

"Kami desak pemerintah hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan," katanya. 

Pihaknya menolak tegas Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai menghabiskan banyak anggaran negara yang berpusat pada APBN.

Nazir juga menuntut agar pemerintah memberi jaminan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan layak, serta jaminan kerja. 

Selain itu mahasiswa mendesak pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. 

"Kami menolak militerisasi melalui pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian," ujarnya.

(*)