Menko Yusril Pastikan Pelayanan Publik Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Menteri Kordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) RI, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara perihal terjadinya refocusing anggaran di sejumlah kementerian.

Aturan mengenai refocusing anggaran kementerian ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres ini mengatur mengenai efisiensi anggaran yang dapat meningkatkan transformasi digital di Indonesia.

Menurut Yusril, refocusing ini tidak akan berdampak pada program yang sifatnya pelayanan masyarakat, pemangkasan anaggaran hanya pada kegiatan yang sifatnya seremonial.

“Sebenarnya refocusing anggaran tidak terjadi di pelayanan publik, seperti imigrasi jalan seperti biasa dan anggaran tidak dikurangi begitu juga dengan pemasyarakatan,” ucap Yusril saat ditemui disela kunjungannya ke Kanwil Kemenkumham NTB, Kamis (13/2/2025).

“Yang pengurangan misalnya untuk rapat perjalanan dinas ini untuk efisiensi,” lanjutnya.

Ke depan lanjut dia, dua lembaga yang dominan mengawal program layanan seperti Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan akan dioptimalkan, seperti penyajian makanan bagi para narapidana di dalam Lapas.

“Perlu (penyesuaian) di Imigrasi dan Pemasyarakatan, apalagi uang makan narapidana kita tidak mungkin kurangi itu. Kalau itu dia biarkan itu bisa terjadi kasus pelanggaran HAM, kita bisa dianggap melakukan penyiksaa terhadap narapidana,” jelasnya.

Baca juga: Kekayaan Rosiady Sayuti, Mantan Sekda NTB yang Ditangkap Kejati Atas Dugaan Korupsi Aset Pemprov

Meskipun ada refocusing lanjut dia, dia meyakini  semua lembaga yang bernaung di bawah Kemenko Kumham akan membiasakan diri.

“Mungkin membatasi kegiatan yang tidak perlu di kegiatan seremonial yang menghabiskan biaya konsumsi, biaya perjalanan dinas, perayaan hari ulang tahun, itu yang jadi masalah,” katanya.

Akan tetapi, terkait perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi, pihaknya tidak akan melakukan pemangkasan anggaran, tetapi tetap akan dilakukan efesensi.

“Anggarannya (perjalanan dinas) pun sangat kecil, itu cuman Rp 9 miliar untuk satu tahun, dan satu bulan itu anggarannya cuman Rp 300 juta. Dan saya percaya rapat kordinasi itu tidak memerlukan terlalu banyak anggaran,” sebutnya.

Dia juga menyinggung hasil sejumlah lembaga survei yang menyebutkan Kemenko Kuumham mengelola anggaran dinas dengan sangat efektif.

“Kita melihat hasil survei dalam banyak lembaga mengatakan kemenko bekerja efektif, dan tinggi retiingnya dengan biaya ala kadarnya,” tutupnya.

(*)