Iron-Edwin Bakal Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada 6 Februari

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Jadwal pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Lombok Timur dipastikan tanggal 6 Februari  mendatang.

Hal ini berdasar persetujuan Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali  Kota hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, dan telah ditetapkan oleh KPUD serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinis/Kabupaten/Kota kepada presiden/Menteri Dalam Negeri.

Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri mengatakan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali  Kota  pada tanggal 6 Februari 2025.

"Terkait tempat  lokasinya saya belum dapat informasinya," kata Yusri saat ditemui, Kamis (23/1/2025).

Ia menyebut, DPRD  sudah menggelar rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur 2025-2030,  selanjut sudah diteruskan ke Gubernur NTB.

"Sudah selesai semua, tinggal menunggu printah pusat, dari KPU juga sudah telepon saya, pelantikan sesuai denga RDP," sambungnya.

Sebelumnya Sebelumnya, KPU Lombok Timur menetapkan  pasangan  H Hairul Warisin dan Wakil Bupati  Edwin Hadiwijaya menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024. 

Pasangan calon nomor urut dua 2 ini, meraih suara 237.120  suara dan ditetapkan secara resmi pada rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Timur, Kamis (9/1/2025) malam. 

Pasangan H Haerul Warisin-Edwin Hadiwijaya diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).