Walhi NTB Dorong Pemda NTB Segera Lakukan Transisi Energi Berkeadilan 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB bersama komunitas dan Sahabat Walhi melakukan aksi kreatif saat Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Minggu (15/12/2024). 

Dalam aksi kreatif ini, Walhi NTB ingin memberikan dorongan kepada Pemda NTB untuk segera melakukan transisi energi yang berkeadilan.

"Melakukan evaluasi terhadap proyek energi kotor di NTB, memanfaatkan EBT sebagai sumber energi di NTB," kata direktur Walhi NTB Amri Nuryadi disela aksi.

Selain itu, aksi kreatif ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya segera melakukan transisi energi yang berkeadilan di NTB.

"Walhi NTB berharap akan muncul kebijakan yang ambisius dalam transisi energi sehingga target NZE 2050 dapat tercapai," ujarnya.

Amri memandang, komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi dampak dari resiko perubahan iklim dengan menggaungkan program Net Zero Emission (NZE) 2050 patut diapresiasi.

"Karena lebih cepat sepuluh tahun dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2060 itu yang kita apresiasi," ujarnya.

Menurut Amri, langkah yang diambil oleh Pemprov NTB merupakan hal yang tepat melihat ancaman dampak perubahan iklim sangat nyata bagi masyarakat NTB, terutama yang bermukim di daerah pesisir maupun pulau-pulau kecil. 

Ia menjlelaskan, kondisi bumi hari ini yang sedang tidak baik-baik saja diperkuat oleh statement Sekjen PBB, Antonio Guterres yang menyatakan bahwa planet Bumi terus berada dalam ancaman krisis yang sangat serius akibat krisis iklim. 

"Dampak krisis iklim ini akan membahayakan kesehatan planet, umat manusia dan spesies serta seluruh ekosistem yang menopang kehidupan di bumi," sebutnya mengutip dari laporan Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim (IPCC).

Menurut Walhi NTB, langkah yang dapat dilakukan oleh Pemprov NTB dalam menekan emisi karbon untuk melawan perubahan iklim yakni dengan mengurangi penggunaan energi kotor sebagai sumber energi di NTB.

"Untuk mengganti energi kotor dapat memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah. Kami mencatat potensi EBT di NTB meliputi; (1) Tenaga air sebesar 197 MW; (2) Tenaga surya sebesar 6.190 MW; (3) Tenaga angin sebesar 1.867 MW," katanya.

Baca juga: Walhi NTB Ungkap Indikasi Kejanggalan Kontrak KPBU dengan TCN

Namun, pemanfaatan EBT sebagai sumber energi sangat minim. Untuk memenuhi pasokan listrik, NTB masih memanfaatkan energi kotor dengan mengandalkan PLTU berbasis batubara, tercatat ada tiga PLTU yang beroperasi dan lima PLTU dalam tahap perencanaan maupun konstruksi di NTB.

Sejak program NZE 2050 digaungkan. Walhi NTB menilai Pemprov NTB belum serius dalam melakukan transisi energi. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang dimana masih  terdapat  rencana proyek pembangunan PLTU di NTB. 

"Yang diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Smelter di Pulau Sumbawa. Masifnya rencana pembangunan PLTU sangat kontradiktif dengan tujuan yang ingin dicapai program NZE 2050," terangnya.

Dengan kondisi hari ini, NTB menghadapi ancaman dampak perubahan iklim dan dampak energi kotor dari aktivitas PLTU berbasis batubara. 

"Ya tentu, yang menjadi kelompok rentan adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, ancaman hilangnya ruang penghidupan rakyat akibat dampak perubahan iklim, terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sehingga, perlu adanya upaya mitigasi yang serius dari pemerintah untuk melindungi dari ancaman tersebut," pungkasnya.

(*)