Rohmi-Firin Siapkan Program Khusus untuk Atasi Persoalan Pekerja Migran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalillah dan Musyafirin menyiapkan program khusus untuk mengatasi persoalan pekerja migran di NTB.

Masalah ini menjadi salah satu hal yang dipertanyakan pegiat advokasi perempuan dari Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Lombok Barat.

"Saya berasal dari Desa pengirim pekerja migran terbanyak di Lombok Barat. Lalu bagaimana kebijakan Rohmi - Firin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk perlindungan buruh migran, khususnya kaum perempuan? Sehingga pekerja migran perempuan itu bisa mandiri dan berdaulat secara ekonomi," ujar Susmiati saat kampanye dialogis, Sabtu (2/11/2024).

Musyafirin menjelaskan, Rohmi - Firin menyiapkan program khusus bagi para pekerja migran asal NTB untuk menjamin para pahlawan devisa itu terlindungi.

Program khusus itu meliputi masa pra pemberangkatan dengan menyiapkan skill para buruh migran.

Kemudian memberikan fasilitas pemberangkatan untuk memastikan para pekerja migran NTB berangkat lewat jalur resmi yang diketahui pemerintah dan perlindungan saat bekerja di luar negeri hingga kembali pulang ke tanah air. 

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ungkap Keunggulan Rohmi-Firin

"Skill sangat penting agar para pekerja migran NTB tidak hanya bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga tapi juga bisa mengakses pekerjaan formal yang memang membutuhkan keahlian khusus," kata Firin.

Saat keberangkatan juga demikian, Firin menegaskan, pemerintah wajib hadir memfasilitasi guna memastikan para pekerja migran tersebut tidak mengalami masalah.

"Saya pastikan saat bekerja di luar negeri mereka harus dipastikan merasa nyaman seperti bekerja di daerah sendiri," jelasnya.

Firin mengakui menjadi pekerja migran tersebut salah satu pilihan masyarakat di NTB, khususnya kaum perempuan. 

Baca juga: Strategi Pasangan Rohmi-Firin untuk Menyediakan Rumah Layak Huni di NTB

Di samping karena upah penghasilan bekerja di luar negeri cukup menggiurkan, selain karena terbatasnya lapangan kerja. 

"Kita tidak persoalkan masalah berangkat atau tidak, tetapi yang paling penting adalah sektor tempat bekerja dan perlindungan saat bekerja itu yang paling penting," tegasnya. 

Firin menjelaskan selama sembilan tahun menjadi bupati, pemerintah kabupaten itu hanya dilibatkan ketika ada persoalan yang dialami buruh migran saat bekerja di luar negeri.

"Ke depan Pemerintah Provinsi wajib melibatkan pemerintah kabupaten kota, bukan setelah ada musibah, tapi sejak awal harus difasilitasi, peningkatan skill difasilitasi, keberangkatannya difasilitasi, sampai perlindungan saat bekerja dan saat pulang. Sehingga meski bekerja diluar sama seperti bekerja di daerah sendiri," pungkasnya.

(*)