Penjelasan Jubir Paslon Pilgub NTB Soal Meritokrasi ASN

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Debat perdana pasangan calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) membahas sejumlah persoalan di NTB termasuk tata kelola birokrasi dengan meritokrasi.

Paslon nomor urut 1 Hj Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin (Rohmi-Firin), paslon nomor 2 H Zulkieflimansyah dan H Suhaili Fadhil Tohir (Zul-Uhel), serta nomor urut 3 Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) memiliki pandangan tersendiri terkait meritokrasi.

Juru bicara Zul-Uhel Dian Sandi Utama mengatakan selama kepemimpinan Zul saat periode pertamanya bersama Rohmi, sudah menempatkan orang-orang secara proporsional sesuai dengan kemampuan terutama berkaitan dengan asal daerah pejabat tersebut.

"Menurut kami sudah terbagi secara proporsional, jadi tidak benar kalau didominasi Sumbawa yang banyak di eselon II, data kami dulu hanya 11 persen eselon 2 yang dari sumbawa, Bima Raya 20 persen, mayoritas Lombok," kata Dian dalam program Mata Lokal Memilih TribunLombok.com.

Saat debat perdana lalu, pasangan Zul-Uhel juga mengatakan bahwa menjadi pemimpin daerah, berbeda dengan menjadi seorang birokrat.

Juru Bicara Muda Iqbal-Dinda Ahmad Munjizun mengatakan, pengalaman Lalu Iqbal sebagai birokrat selama puluhan tahun dan pengalaman Indah sebagai Bupati Kabupaten Bima dua periode menunjukkan pengalaman mengelola ASN.

"Kita terapkan sesuai dengan prestasi dan keterampilannya. Jadi prioritas di atas otoritas," kata Jizun.

Jizun mengatakan Iqbal-Dinda juga berencana untuk menyekolahkan kembali para pejabat sesuai dengan keterampilannya.

"Jadi kenaikannya nanti sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya," kata Jizun.

Relawan Gen Z Rohmi-Firin Raudhatul Athfal mengatakan pihaknya akan menempatkan orang sesuai dengan kemampuan pada jabatannya.

"Untuk mewujudkan NTB maju berdaya saing tentu harus menempatkan orang sesuai bidangnya masing-masing," urai Athfal. 

(*)