Pemprov NTB Tetap Lanjutkan Pembangunan Jalan Port to Port Lembar-Kayangan Meski Rezim Berganti

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan proyek pembangunan jalan port to port dari Pelabuhan Lembar sampai ke Pelabuhan Kayangan tetap berlanjut, meskipun terjadi perubahan rezim dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.

Program tersebut dicanangkan pada tahun 2016 kala NTB menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN), yang dihadiri langsung Presiden Jokowi.

Sekertaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, pembangunan jalan yang berada di bagian selatan Lombok tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Tanpa melihat rezim kita tetap melakukan ikhtiar, kita akan berjuang terus," kata Gita, Rabu (23/10/2024).

Mantan Penjabat Gubernur NTB itu mengatakan tahun 2023 pemerintah sudah membuat detail engineering design (DED), di mana dalam dokumen tersebut untuk mewujudkan pembangunan jalan itu pemerintah melanjutkan jalan baypas dari Pengengat ke arah timur.

"Artinya pembangunan port to port nyaris 60 sampai 70 persen sudah jadi," kata Gita.

Baca juga: Pemprov NTB Siapkan Bonus Bagi Atlet Peparnas XVII Solo

Gita mengatakan pada saat kajian pra studi kelayakan pembangunan jalan tersebut akan dibangun di utara eksisting, namun daerah tersebut merupakan daerah produktif, sumber pangan, sumber air dan lain sebagainya.

"Alih fungsi lahan itu yang dikhawatirkan, ini pulau kecil," kata Gita.

Sementara di bagian selatan merupakan daerah marginal yang kering, itu juga yang menjadi alasan pemerintah membangun jalan port to port itu di wilayah selatan untuk menghidupkan daerah tersebut.

"Mudah-mudahan dengan terbangunnya epicentrum ini juga, membangun ekonomi baru bagi warga disana," jelasnya.

Mantan Kadis Pariwisata NTB itu mengatakan panjang jalan yang akan dibangun, dari Pengengat sampai ke Tanjung Luar tersebut sepanjang 18 kilometer.

Pembangunan ini juga dihajatkan untuk mensukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTB dan NTT. Pembangunan jalan tersebut juga sudah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. 

(*)