Update Harga Kamar Hotel di Lombok saat MotoGP Mandalika: Naik 6 Kali Lipat, Wajib Booking 6 Hari

Menurut Rata, minimal booking dan dan minimal longstay itu karena pengusaha hotel menargetkan group booking dari pembalap dan kru.

Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan para peserta maupun penyelenggara selama berada di Lombok. 

"Ini hanyalah strategi dari perusahaan akomodasi karena ingin menggaet segmen-segmen tertentu yang ingin dia dapatkan. 

"Itu strategi masing-masing hotel yang sekali lagi tidak bisa kita intervensi terlalu jauh," jelasnya. 

Rata Wijaya meminta penonton untuk mencari alternatif lain seperti hotel di Mataram, Senggigi, maupun Gili. 

"Sebenarnya kita mempunyai beban moral untuk mengakomodir kru dan rider MotoGP. Kita berharap Mandalika ini jangan sampai dipenuhi oleh penonton sehingga rider tidak dapat kamar dan mereka yang menginap di Senggigi. Kan tidak masuk akal ini," jelas Rata. 

Ketua Blok Pujut ini menjelaskan, harga kamar hotel yang tinggi tidak ada persoalan karena memang dikhususkan untuk kru dan rider karena mereka akan tinggal sampai seminggu. 

Demikian juga bagi Dorna maupun kru dan rider MotoGP karena harga tersebut masih di bawah alokasi budget mereka. 

Menurutnya, mereka mempunyai agensi sendiri untuk memesan kamar sehingga tidak dibebankan kepada MGPA ataupun ITDC. 

"Perkara penonton, sekali lagi dari Mataram ke Mandalika hanya kurang 1 jam. Masih sangat bisa dijangkau. Ayolah jadi jangan kita besarkan persoalan akomodasi di Mandalika ini," jelas Rata.

Problematika Pergub NTB 9/2022

Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan Pemprov NTB yang tidak melibatkan pihaknya dalam penyusunan Pergub NTB Nomor 9 Tahun 2022.

"Kalau kami dilibatkan pasti kami bisa memberikan masukan-masukan tentang penjualan kamar hotel," jelas Wolini. 

Wolini mengaku belum menemukan harga kamar hotel saat MotoGP yang naik melebihi batas ketentuan. 

Pihak hotel juga akan risih apabila melanggar aturan. 

"Mungkin itu karena harga publishnya atau pada saat MotoGP adalah Rp 1,5 juta. Sementara pada saat harga promosi itu sebenarnya Rp 400 ribu," jelas Wolini. 

Wolini Pergub tidak mengatur soal fenomena permainan broker kamar hotel dan agen perjalanan.

Menurutnya, pihak ketiga kerap mendongkrak harga jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan hotel. 

(*)