Bawaslu NTB Sebut Kabupaten Bima Terindikasi Rawan Konflik di Tahap Kampanye Pilkada

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu NTB  Umar Ahmad Seth menyebutkan Kabupaten Bima terindikasi rawan konflik dalam tahap kampanye.

Kondisi itu banyak ditemukan kerawanan konflik di lapangan antar pendukung.para pasangan calon (paslon). 

"Kadang-kadang kasus lain di luaran, ketemu mereka saat kampanye terjadi gesekan (konflik), seolah-olah masalah ini terjadi di masa kampanye, padahal masalahnya di luar sana, nah karena muncul saat kampanye kita lakukan penanganan," kata Umar saat usai  rapat koordinasi pengawasan tindak pidana pemilihan kepala daerah, Rabu (21/8/2024).

Untuk mencegahnya hal demikian yang  masuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP), Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan  mengadakan  pertemuan dengan stakeholder, pimpinan partai politik, dan pejabat pemerintahan. 

"Kami lebih sering melakukan pertemuan seperti  ini, kami bersurat dan kami datangi  dan ketemu tokoh masyarakat," akunya.

Baca juga: Bawaslu Bima Laporkan 7 ASN ke KASN Soal Pelanggaran Netralitas di Pilkada 2024

Sementara di luar pemetaan IKP, Bawaslu  juga mengantisipasi masalah yang terjadi saat Pileg dan Pilpres   terulang pada Pilkada, semisal saat pemungutan dan penghitungan suara.

"Ada persaingan perolehan bisa saja antar pendukung ini bergesekan di luar sana," katanya.

Umar mengajak masyarakat untuk mengawasi tahapan, alur, dan Pilkada  supaya dapat dinilai oleh masyarakat, ketimbang saling memprovokasi dan dikhawatirkan terjadinya gesekan. 

"Silakan diawasi aja proses dilakukan oleh  penyelenggara," sarannya.