Johan Rosihan Soroti Anggaran Ketahanan Pangan di RAPBN 2025, Sebut Tidak Sesuai Kebutuhan Petani

TRIBUNLOMBOK.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Salah satu isinya menyinggung soal anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2025.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan merespons dengan menyebut bahwa kebijakan anggaran kerap disusun berdasarkan Historical Budgeting.

Seolah-olah anggarannya naik setiap tahun namun program yang dibuat bukan berdasar kebutuhan petani dan peningkatan target produksi pangan dalam upaya mengurangi impor. 

“Saya melihat jika Presiden punya visi kedaulatan pangan tentunya anggaran sebesar itu harus dioptimalkan untuk peningkatan produksi pangan nasional, namun yang terjadi setiap tahun peningkatan impor pangan”, ucap Johan, Sabtu (17/8/2024).

Baca juga: Anggota DPR Johan Rosihan Tolak Rencana Penggantian Subsidi Pupuk dengan BLT

Anggaran ini, kata anggota DPR RI Dapil NTB I itu, seperti fatamorgana, terlihat anggarannya besar dan terus meningkat.

Namun ketika diteliti di dalamnya termasuk biaya membangun bendungan, irigasi dan lain-lain yang terlihat kontradiktif dengan anggaran pertanian yang terus menurun setiap tahun padahal berurusan langsung dengan produksi pangan nasional. 

“Dari sisi alokasi budgeting mengalami problem ketika anggaran untuk produksi pangan terus menurun namun anggaran ketahanan pangan lebih banyak digunakan untuk kepentingan infrastruktur, ini menciptakan anomali ketahanan pangan yang akan terus bergantung dengan impor” ujarnya.

Politikus PKS ini memberi contoh, data impor beras per Juni 2024 ini telah mencapai 5,17 juta ton, sementara itu produksi padi mengalami penurunan sebesar 17,54 persen dibanding tahun lalu. 

Baca juga: HUT ke-79 RI: Anggota Komisi IV DPR Singgung Soal Impor Pangan

“Hal ini harus menjadi catatan pemerintah bahwa impor beras kita sudah pada fase membahayakan kedaulatan pangan sebab tahun ini angka impornya paling besar dibanding tahun sebelumnya, dan celakanya kemampuan produksi kita semakin mengkhawatirkan” cetus Johan.

Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124, 4 triliun itu lanjut Johan, diisi oleh porsi terbesarnya untuk membangun bendungan dan jaringan irigasi sebesar 43,5?ri total anggaran ketahanan pangan tersebut. 

“Saya menyoroti hal ini agar anggaran infrastruktur pangan dimasukkan dalam kelompok sektor infrastruktur dan agar anggaran ketahanan pangan betul-betul diperuntukkan bagi kepentingan ketahanan pangan nasional yakni untuk kepentingan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan serta sesuai kebutuhan petani dan nelayan sebagai garda terdepan bagi ketahanan pangan nasional” demikian tutup Johan.

(*)