Polres Lombok Tengah dan SWIM Siap Jaga Kondusifitas Wilayah Jelang MotoGP 2024

Belakangan ini, dirinya melihat adanya provokasi-provokasi terselubung kepada masyarakat perihal keberadaan lahan, salah satunya yang berbatasan dengan sempadan pantai yang telah diatur batas-batasnya oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

"Alangkah naif dan miris ketika hal-hal yang menuntut kondusifitas keamanan itu terganggu oleh provokasi-provokasi tidak berkelas. Kalau persoalan tanah, koordinasikan dengan BPN, kemarin saya apresiasi ketika ada sekelompok warga yang mengajak ITDC bertemu di BPN, itu baru berkelas. tidak dengan turun memprovokasi warga," jelasnya. 

Khusus mengenai lahan yang berbatasan dengan sempadan pantai, Lalu Alamin menegaskan bahwa aturannya sudah sangat jelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan batas-batas tersebut, bukan masyarakat secara individu," tegasnya.

(*)