Target 98 Persen Tercapai, Bupati Pathul Bahri Terima Penghargaan UHC 2024 dari Wapres RI

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) award 2024 dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. 

Penghargaan UHC Award itu diterima langsung oleh Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri di Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI. 

Lalu Pathul didampingi Kepala dinas kesehatan Lombok Tengah Suardi dan direktur RSUD Praya Lombok Tengah menerima penghargaan tersebut. 

Penghargaan UHC Award kategori Madya itu diberikan atas pencapaian pemerintah Kabupaten yang berhasil mengintegrasikan seluruh masyarakat Tatas Tuhu Trasna (Tastura) ke Jaminan kesehatan Nasional (JKN) BPJS.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan, sampai hari ini, kepesertaan JKN di Lombok Tengah sudah mencapai angka 99,65 persen dari jumlah penduduk. 

Kendati demikian sekalipun telah berhasil meraih UHC AWARDS tentu masih banyak kekurangan dalam pelayanan.

Menurut Pathul, prestasi ini diperoleh berkat keseriusan Pemkab Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik.

"Masyarakat yang sakit cukup dengan menunjukkan KTP atau NIK di fasilitas pelayanan kesehatan akan mendapatkan pelayanan gratis," kata Lalu Pathul.

"Kami mohon maaf dan akan terus berupaya untuk memperbaiki. Sebagai bentuk keseriusan, setiap tahun kami terus memperbaiki sistem pelayanan, memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan baik Rumah sakit, Puskesmas bahkan sampai Pustu dan Polindes di tingkat pelayanan kesehatan dasar sudah kami perbaiki untuk mempermudah akses," jelasnya.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.

Baca juga: Target 98 Persen Tercapai, Bupati Pathul Bahri Terima Penghargaan UHC 2024 dari Wapres RI

"Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah," ujar Wapres

Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," pintanya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti melaporkan bahwa kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk.