Hj Nurhidayah: Rekam Jejak dan Komitmen untuk Meningkatkan Kesejahteraan Lombok Barat

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Seiring dengan pencalonannya sebagai Bupati Lombok Barat, Hj Nurhidayah mulai mendapat sorotan publik terkait dengan prestasi dan kiprahnya selama ini.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim 9 Hj Nurhidayah, M Zainul Pahmi, menjelaskan rekam jejak Nurhidayah yang dapat ditelusuri dari berbagai posisi, mulai dari Kepala Desa Taman Sari, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Lombok Barat.

Salah satu contoh nyata kontribusi Nurhidayah adalah dalam perjuangan asuransi bagi masyarakat miskin dan pembangunan rumah singgah bagi warga Lombok Barat yang berobat ke Bali.

"Seperti asuransi masyarakat miskin dan pembangunan rumah singgah bagi warga Lombok Barat," katanya, Kamis (4/72024).

Pahmi menuturkan bahwa Nurhidayah juga saat menjabat sebagai anggota DPRD, mendorong dewan untuk mempercepat proses asuransi bagi masyarakat miskin.

“Menurut Ibu Dayah, hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, terutama bagi masyarakat miskin, harus dipercepat,” ujarnya.

Langkah cepat ini juga dilakukan Nurhidayah dalam mempersiapkan rumah singgah bagi warga Lombok Barat yang berobat ke Bali. Hal ini ia lakukan melalui pokok-pokok pikirannya sebagai anggota dewan.

"Kesehatan ini salah satu kebutuhan dasar yang penting untuk segera diatasi dan diukur," ujar Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) ini.

Nurhidayah, lanjut Pahmi, juga mendorong rumah sakit daerah untuk meningkatkan pelayanannya sehingga warga Lombok Barat mendapat perhatian yang lebih baik. Ia juga menginisiasi program rujukan kesehatan di rumah sakit daerah untuk seluruh puskesmas di wilayahnya, yang sebelumnya dilakukan di luar Lombok Barat.

"Kewenangan (Nurhidayah) sebagai legislatif tentu terbatas. Tapi, langkah-langkahnya itu menunjukkan komitmen untuk warga Lombok Barat nyata," urainya.

Dalam kesempatan terpisah, Nurhidayah mengungkapkan tingginya peningkatan jumlah penduduk miskin di Lombok Barat berdasarkan data BPS tahun 2023, dari 99 ribu menjadi 102.710 .

Dengan konsisi tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan intervensi untuk membantu masyarakat miskin, khususnya di sektor kesehatan.

"Kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu program utama yang harus saya lakukan untuk Lombok Barat," katanya.

Baca juga: Nurhidayah Dapat Tiket Partai Demokrat untuk Maju di Pilkada Lombok Barat

Politisi Partai Gerindra ini mendeskripsikan, konsentrasi warga kurang mampu acapkali terfokus pada urusan perut. Padahal, pemenuhan kesehatan tidaj dapat dikesampingkan.

Layanan kesehatan baik rumah sakit hingga puskesmas harus menjadi tempat nyaman bagi warga miskin. Termasuk juga keberadaan posyandu yang ada di desa-desa.

"Belum seperti yang kita harapkan, tapi saya yakin layanan kesehatan bagi masyarakat miskin ini dapat menjadi lebih baik lagi," sambungnya.

(*)