Klarifikasi FTTA K2 dan Non K2 Kota Bima Soal Permintaan Dukungan untuk Pj Wali Kota Rum

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Heboh chat Grup Whatsapp (WA) Forum Tenaga Teknis Adminis (FTTA) K2 dan Non K2 Kota Bima.

Isinya para honorer yang diminta untuk membuat surat pernyataan sebagai bentuk balas budi atas jasa Pj Wali Kota Bima Mohammad Rum.

Anggota grup diminta mendukung Rum yang disebut bakal maju pada Pilkada Kota Bima 2024.

Sekretaris FTTA K2 dan Non K2 Kota Bima Muhammad Nur membantah jika chat itu terkait dengan politik.

Tujuannya meminta para honorer berterimakasih kepada Pj Wali Kota Bima yang memperhatikan nasib tenaga honorer.

Baca juga: Beredar Foto Chat Grup WA Honorer Diminta Dukung Pj Wali Kota Bima Maju Pilkada 2024

"Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada unsur lain, demi itu lillahitalla gak ada, saya mengajak teman-teman untuk mengucapkan terima kasih," jelas Nur saat dikonfirmasi, Selasa (25/6/2024).

Ia juga membantah jika meminta para honorer untuk membuat surat pernyataan dan tidak ada kaitan dengan mendukung Pj Wali Kota Bima dalam Pilkada Kota Bima 2024.

"Maksudnya surat pernyataan ingin mengetahui jumlah kira-kira berapa yang mau ucapkan terima kasih, gak ada unsur ke arah (mendukung dalam Pilkada.Red), saya tidak tahu itu," kelitnya.

Ia melanjutkan hal itu sebagai bentuk loyalitas honorer dan rasa syukur.

"Itu chat langsung dari nomor saya, tapi saya akui ada kesalahan tulisan itu, tidak ada unsur lain," kelitnya lagi.

Nur juga mengaku siap akan memberikan klarifikasi jika diminta oleh pemerintah.

"Insya Allah siap," ucapnya.

Baca juga: Respons Pj Wali Kota Rum usai Dilaporkan ke KASN: No Comment, Apa Saya Langgar?

Berikut isi percakapan chat WA yang disebut permintaan untuk mendukung Rum maju di Pilkada Kota Bima.

Diharapkan kepada teman-teman yang merasa diri honorer ditiap-tiap OPD/instansi untuk membuat surat pernyataan sikap balas budi mendukung Pj wali Kota Bima untuk naik jadi wali kota contoh format no, nama, instansi/OPD, nomor HP. Segera dibawah ke sekretariat supaya kita tahu mana yang dukung mana yang tidak supaya kami menindaklanjuti untuk diserahkan ke Pj Wali Kota Bima untuk masuk ke format formasinya Dum.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima Fakhrunrazi mengatakan masih menelusuri dan mempelajari informasi yang didapatkan.

"Kami baru dapatkan informasi," katanya

Ia mengakui sejauh ini belum ada tindakan yang diambil oleh pemerintah, sebab aturan yang mengatur tenaga honorer dan ASN tidak sama.

"Kita mau pelajari mana hal perbolehkan dan tidak diperbolehkan, ini mau cek dulu apa dia tenaga honorer sukarela atau tenaga kontrak daerah, lihat dulu klausal kontraknya seperti apa, lain jika statusnya ASN apakah dia PNS atau P3K," tegasnya.

(*)