Berita Lombok Tengah

Buntut Dugaan Kasus Kades Sunat Bantuan Beras, Warga di Lombok Tengah Ancam Demo Kembali

Ribuan warga DI Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengancam akan menggelar demo kembali buntut kasus dugaan kades sunat banutan.

Penulis: Sinto | Editor: Endra Kurniawan
TribunLombok.com/Istimewa
Aliansi Pemuda Peduli Desa Lombok Tengah saat berdemo dan melakukan penyegelan Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (25/4/2024). 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Desa (APPD) Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengancam akan menggelar demo kembali.

Sebelumnya, warga melakukan demo terkait dugaan aparat desa hingga kepala desa menyunat beras bantuan pangan yang dipakai untuk Tunjangan Hari Raya (THR) pada Kamis (25/4/2024) lalu.

Massa juga sempat segel kantor Desa Barabali, namun segel tersebut dibuka oleh pihak Kecamatan Batukliang.

Baca juga: Polres Lombok Tengah Usut Korupsi Beras Bansos di 2 Desa, Bantuan 903 Penerima Diduga Disunat

"Kami dari APPD Desa Barabali merasa kecewa atas sikap bapak Camat Batukliang yang dibersamai pihak dinas DPMD membuka segel kantor desa secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan kami dari pihak masyarakat," ujar Korlap APPD Desa Barabali, Muhammad Sarwan kepada Tribun Lombok di Praya, Senin (29/4/2024).

Padahal menurut Sarwan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsek Batukliang untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu.

"Minggu malam, sekitar pukul 21.00 Wita kami telah berkoordinasi dengan Polsek Batukliang untuk memfasilitasi mediasi. Setelah itu, baru kita akan buka penyegelan itu," lanjut Sarwan.

Dengan membuka kantor desa tersebut secara sepihak, pihaknya menyatakan hal itu akan menambah kegaduhan ditengah-tengah masyarakat Barabali.

Sarwan juga membeberkan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Camat Batukliang.

"Dimana hasil diskusi kami dengan Pak Camat, itu dilakukan atas pertimbangan pelayan publik. Namun, kita tahu kantor desa ini disegel atas permintaan dan persetujuan masyarakat Desa Barabali pada saat aksi demonstrasi," tegasnya.

Pihaknya pun meminta untuk difasilitasi meediasi dengan kepala desa,pemerintah desa, BPD, Kapolres, Inspektorat, DPMD dan juga harus dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah.

"Kalau tidak bisa dihadirkan sesuai permintaan tersebut, kami dari APPD Desa Barabali akan melakukan demonstrasi jilid 2 besar-besaran. Sebab ini murni dari permintaan masyarakat desa Barabali," tandas Sarwan.

Baca juga: Mantan Kasek SMPN 4 Bayan Lombok Utara Tersangka Korupsi PIP Segera Diadili

Penjelasan Polisi

Sebelumnya, Polres Lombok Tengah sedang menggarap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyaluran beras bantuan cadangan pemerintah tahun 2024 di Desa Pandan Indah dan Desa Barabali.

Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat, menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan semua pihak yang terlibat.

Total penerima bantuan pemerintah untuk beras bansos yang mengalami pemotongan atau penyunatan beras Bansos terhadap sebanyak 903 orang penerima bantuan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved