DPRD Lombok Tengah Segera Bahas Peningkatan Infrastruktur Jalan di KUA-PPAS 2024

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - DPRD Lombok Tengah mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dalam meningkatkan infrastruktur jalan yang belum optimal.

DPRD Lombok Tengah juga berjanji dalam waktu dekat akan membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pihaknya akan membahas secara komprehensif soal jalan, lebih khusus dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah.

Baca juga: DPRD Lombok Tengah Dorong Percepatan dan Kemudahan Mendapatkan Adminduk

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid menanggapi apa yang disampaikan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri pada saat safari Ramadhan di salah satu kecamatan, yakni mengenai 20 persen jalan yang belum mantap.

"Kami dari lembaga legislatif terbuka dalam pembahasan kebijakan anggaran, terlebih sembilan program pembangunan prioritas di Lombok Tengah mengkhususkan kepada infrastruktur, termasuk pada infrastruktur jalan. Maka inilah pentingnya kemudian sinergi bersama semua pihak yang terlibat," jelas sekretaris Gerindra Lombok Tengah ini.

Dikatakan Tauhid, pembangunan daerah tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemkab melainkan harus dilakukan bersama semua pihak dan stakeholder.

M Tauhid ini menjelaskan, kegiatan safari Ramadhan yang digelar pemda di 12 kecamatan di Lombok Tengah merupakan momentum ajang silaturahmi yang luar biasa.

"Saya sebagai ketua DPRD dari Kopang datang ke beberapa kecamatan bersilaturahmi ke kecamatan lain dan ini hanya bisa dilaksanakan meskipun di luar daerah pemilihan (dapil) hanya saat safari Ramadhan ini," bebernya.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Lalu Gita Akui Telat Serahkan Rancangan KUA-PPAS ke Dewan

Seperti diketahui, Pemda Lombok Tengah kembali menggelar Safari Ramadhan 1445 H/2024 di 12 kecamatan.

Kegiatan safari ini merupakan wadah silaturahmi para pimpinan daerah dengan masyarakat luas.

Turut hadir para Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, Badan Kemanan Desa (BKD), tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimcam, hingga masyarakat umum.

(*)