Pj Mohammad Rum Temui Kementerian Perhubungan, Bahas Penguatan Konektivitas Kota Bima

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Jajaran Pemkot Bima bertemu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Dalam kesempatan itu, mereka membahas peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi angkutan jalan di Kota Bima.

Penjabat (Pj) wali Kota Bima H Mohammad Rum mengatakan, mereka membahas berbagai isu penting terkait pengembangan infrastruktur transportasi di Kota Bima.

Saat ini peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi menjadi fokus utama pembahasan dalam upaya meningkatkan mobilitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat Kota Bima.

"Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bima dalam upaya memperbaiki sistem transportasi angkutan jalan, demi meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kota Bima," kata H Mohammad Rum.

Baca juga: Pj Wali Kota Bima Bahas Relokasi RSUD hingga Peningkatan Kapasitas Nakes

Ia menjelaskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bima mulai dari minimnya moda transportasi umum yang melayani kebutuhan masyarakat perkotaan terutama moda transportasi mobil angkutan umum dan mobil angkutan sekolah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bima terus berupaya menumbuhkan kembali sistem transportasi massal dengan membangun skema kerjasama dengan pihak swasta agar dapat mengoperasikan armada angkutan perkotaan di Kota Bima.

"Komunikasi tersebut sedikit terhambat karena beberapa investor mengeluhkan rendahnya indeks load factor jalan dan minimnya infrastruktur jalur layanan transportasi di Kota Bima saat ini," akunya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Angkutan Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI Suharto menyatakan, kementerian berkomitmen membantu Pemerintah Kota Bima dalam menyediakan aksesibilitas dan konektivitas sistem transportasi umum.

Salah satunya dengan mengupayakan bantuan beberapa unit mobil bus guna menstimulasi tumbuh dan berkembangnya sistem transportasi umum di Kota Bima.

Ia meminta bus-bus tersebut hendaknya di kelola secara profesional dengan melibatkan sistem pengelolaan perusahaan daerah seperti kota-kota lain di Indonesia.

"Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Perhubungan Darat sangat konsen melihat permasalahan sistem transportasi di daerah seperti yang dialami Pemerintah Kota Bima," katanya.

Ia melanjutkan, dengan strategi intervensi pemerintah pusat akan memberikan kontribusi positif dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem transportasi angkutan jalan di Kota Bima.

"Harapannya membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima," pungkasnya.

(*)