Caleg Bagi-bagi Kartu BPJS, Respons Kacab BPJS Lombok Timur: Kalau Mau Bantu, Cukup Beri Edukasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Kepala Cabang (Kacab) BPJS Lombok Timur, Catur Wiguna buka suara soal adanya oknum caleg yang bagi-bagi kartu BPJS.

Dikatakannya, dengan adanya masalah tersebut tentunya akan menjadi isu liar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi saat ini sudah masuk musim politik, ditambah lagi Lombok Timur sendiri sudah resmi berstatus Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat cukup hanya membawa KTP jika mau berobat ke faskes.

"Kalau ada masyarakat yang mencetak kartu, tujuannya apa, karena sudah ditegaskan kebijakan nasional bahwa tidak ada lagi pencetakan kartu, sehingga ini tentu akan menimbulkan kecurigaan jangan sampai digunakan untuk kepentingan tertentu," ucap Catur setelah dikonfirmasi, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Caleg di Lombok Timur Bagikan Kartu BPJS ke Warga, Ini Penjelasan PAN dan Pihak BPJS

Catur menegaskan, pencetakan kartu BPJS di luar sepengetahuan pihaknya juga sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketimpangan dalam hal administrasi. Utamanya dari segi keaktifan kartu BPJS itu sendiri.

"Kalau mau membantu masyarakat, cukup dengan mengedukasi terkait tata cara proses pelayanan dari pada nyetak kartu dengan mengeluarkan biaya banyak, atau kalau ada uang lebih bayarin masyarakat yang menunggak," tegasnya.

Lebih jauh, terkait adanya praktek diluar ketentuan BPJS yang dilakukan oleh salah satu caleg, pihaknya masih mempelajarinya lebih dalam sehingga belum ada langkah-langkah akan dibawa ke ranah hukum.

Hal ini lanjut dia, juga adalah upaya bersama dalam menjaga kondusifitas di jelang puncak kontestasi elektoral 2024 berlangsung nanti pada tanggal 14 Februari mendatang.

"Jangan sampai karena hal ini, semua mau kita tabrak, dan pelayanan kita abaikan, namun kami mengimbau kepada masyarakat yang berniat baik agar lakukanlah dengan cara-cara yang benar," ungkapnya.

Saat ini, hal yang bisa dilakukan oleh pihak BPJS untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan memberikan peringatan dan teguran kepada caleg bersangkutan, agar tidak mengulangi kembali praktik-praktik serupa.

"Dan kami pastikan masyarakat semuanya akan dilayani selama mereka tidak mampu, dengan cukup menyerahkan KTP-nya saja," tandas Catur.

Klarifikasi pihak caleg

Keluarga Calon Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil III Lombok Timur bernama Sura'yah membantah adanya unsur politik pada proses pencetakan kartu BPJS untuk masyarakat.

Pihaknya hadir justru sebagai jembatan masyarakat yang kerap kali mengeluh akan haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak terpenuhi melalui Lembaga Peduli Masyarakat Miskin (LP2M).

"Ibuk disini hanya menjembatani masyarakat lewat LP2M agar masyarakat menerima hak mereka," ucap Hanifa selaku anak kandung dari Sura'yah saat ditemui TribunLombok.com, Sabtu (27/1/2024).

Bahkan, kepedulian Sura'yah terhadap masyarakat bukan hanya ditunjukkan pada saat Pemilu saja, namun sudah berlangsung dari tahu 2014.

Bukan tampa alasan, kepedulian Sura'yah kepada masyarakat dikarenakan seringkali menerima banyak keluhan. Bahkan masyarakat sampai datang langsung ke rumah Sura'yah.

Awalnya, Sura'yah hanya melakukan sosialisasi dengan pihak dari LP2M saja, cuman banyak dari masyarakat yang menginginkan bukti dalam bentuk fisik dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS.

"Kita tangkap keluhan masyarakat itu, karena banyak juga yang saat pergi ke puskesmas mereka di suruh pulang karena tidak ada kartu," katanya.

Banyak masyarakat awam yang tidak paham bahwa dia mengetahui dirinya terdaftar di BPJS.

"Oleh sebab itu kita cetakkan fisiknya agar masyarakat tidak khawatir lagi untuk berobat," jelasnya.

Disebutkannya, pihaknya juga tidak mencetak kartu BPJS sembarangan, namun yang sudah terdaftar di JKN.

Sura'yah bahkan bukan hanya saja membantu masyarakat di sekitaran dapilnya, namun masyarakat di luar dapil seperti Jerowaru, Suela, dan dari luar daerah di Lombok Tengah yang datang meminta bantuannya.

Bahkan yang diurus oleh operator dari Sura'yah sendiri bukan hanya kartu BPJS saja, namun kartu yang lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan juga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kalau hanya untuk politik tidak mungkin, kita urus masyarakat di luar juga, ada yang datang dari Lombok Tengah," sebutnya.

Baca juga: Soal Caleg Bagi-bagi Kartu BPJS ke Warga, Dinsos Lotim Turun Tangan Lakukan Evaluasi

Hanifah menyebutkan, rumah pribadi Sura'yah sendiri dari tahun 2022 lalu sudah dibuka sebagai tempat keluhan masyarakat.

"Jadi ibuk itu, kalau untuk urusan sosial seperti BPJS ini dia minta kita yang bantu bersama dengan LP2M, ibuk itu kalau meraup suara itu dia kampanye keluar sendiri, jadi urusan sosial kita yang urus bersama BPJS," ungkapnya.

Meski demikian, diakuinya pula banyak dari masyarakat yang lebih mengenal Sura'yah dari ketulusannya, bukan dari upaya meraup suara dengan hadir pada saat Pemilu saja.

"Makannya ibu juga kan punya selogan 'Politik Seharusnya Menjadi Alat Juang untuk Menyehatkan, Mencerdaskan, dan Mensejahterakan Rakyat'. Jadi ibu murni terjun ke politik juga untuk menjamin hak-hak rakyat terpenuhi nantinya," pungkasnya.

Kata LP2M

Di tempat terpisah, Ketua LP2M Badri menyayangkan berita yang mengatakan Sura'yah menjadikan BPJS sebagai sarana kampanye.

Ditegaskannya, yang menginisiasikan penerbitan BPJS itu murni dari pihaknya sendiri.

"Bahkan saya larang ibuk untuk terlibat secara langsung, cuman karena kepeduliannya ini, dia hanya mengarahkan kita ke masyarakat yang memang membutuhkan itu saja," katanya.

Langkahnya tersebut juga dikatakannya sudah berjalan sejak tahun 2022 sebelum masa kampanye berlangsung.

Hasil koordinasi LP2M dengan tim Sura'yah, diketahui di Desa Terara masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima haknya.

"Kita temukan fakta bahwa memang ada 10 warga miskin di sana yang namanya belum masuk di DTKS," ungkapnya.

"Jadi keliru kalau kita niat kita membantu disangkut pautkan dengan politik, itu harus di koreksi," tegasnya.

(*)