23 Ribu RTLH di Lombok Timur Belum Tersentuh Dana Perbaikan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Tercatat sebanyak 23 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Timur belum tersentuh dana perbaikan hingga dengan awal 2024 ini.

Hal tersebut menjadi satu persoalan serius, lantaran jika mengacu pada penganggaran RTLH masuk dari berbagai program, dari mulai program Pemerintah Pusat, APBD Provinsi NTB, APBD Kabupaten Lombok Timur, dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dan melalui anggaran Dana Desa (DD).

Bahkan, pelaksanaannya melibatkan TNI melalui program TNI Masuk Desa (TMMD), namun sejauh ini program tersebut tak membuahkan hasil yang signifikan.

Baca juga: Kakek Samsiah yang Sempat Viral Kini Dapat Bantuan RTLH dari Korem 162 Wira Bhakti

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Timur, Purnama Hadi mengatakan, total RTLH di Lombok Timur sebelumnya sebanyak lebih dari 30 ribu unit. Sedang hanya 7 ribu unit yang telah tuntas tertangani sejak 2018 sampai dengan tahun 2023 lalu atau sudah berjalan 6 tahun program perbaikan berjalan.

"Masih banyak yang belum tertangani, sekitar 23 ribu. Dari sekitar 23 ribu itu, baru sekitar 7 ribuan lebih yang telah tertangani selama kurun RPJMD 2018 sampai 2023," ucap Hadi kepada TribunLombok.com, Selasa (16/1/2024).

Dijelaskannya, penanganan RTLH di Lombok Timur terkendala anggaran. Selama dua tahun berturut-turut, anggaran pembangunan RTLH tidak pernah ada, sehingga tidak pernah tertangani.

Sementara data RTLH sudah disiapkan, hanya tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi.

"Tapi dalam dua tahun terakhir ini, dari banyak sumber anggaran tersebut, tidak ada anggaran (yang cair), makanya masih banyak yang belum tertangani," katanya.

Baca juga: Kisah Warga Lombok Barat Dapat Bantuan RTLH Korem 162/Wira Bhakti

Untuk 2024, dikatannya jumlah RTLH yang akan ditangani hanya 50 unit, dengan sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1 miliar.

Masing-masing penerima RTLH ini mendapatkan anggaran Rp20 juta. Namun anggaran itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan disalurkan dalam bentuk bahan bangunan, terkecuali ongkos tukang.

"Awal tahun akan mulai kita eksekusi dengan sistim swakelola, tapi kita terlebih dahulu akan turun melakukan survei. Setelah kita survei, baru kita akan jalin kontrak dengan pihak ketiga," pungkasnya.

(*)