Anies Blak-blakan Ngaku Dipersulit saat Kampanye di NTB, Izin Tempat Dibatalkan, Minta ASN Netral

TRIBUNLOMBOK.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan secara blak-blakan menyebut ada pihak yang mempersulit dirinya saat kampanye di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Anies sebelumnya diagendakan akan menggelar acara Desak Anies di Taman Budaya NTB pada Selasa (19/12/2023).

Tiba-tiba tempat acara dipindahkan di Amanah Food Court (Kafe Sosial Pedjuang), Jalan Majapahit nomor 100 atau tepatnya di depan Universitas Mataram.

Anies mengaku, pihaknya telah mendapatkan izin penggunaan Taman Budaya TNB. Namun, izin tersebut dibatalkan sepihak jelang acara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyebut, kejadian serupa sudah berulang kali dirinya alami.

Atas kejadian ini ia meminta pihak-pihak terkait agar tidak mempersulit saat peserta Pemilu 2024 akan kampanye di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Deretan Janji Kampanye Anies di NTB: Pupuk dan Pangan Murah Hingga Pangkas Masa Tunggu Ibadah Haji

"(Agar) tidak mempersulit salah satu calon, baik Pilpres maupun Pileg. Dan itu kami rasakan bukan hanya sekali, sudah berkali-kali. Last minute izin dibatalkan secara sepihak," kata Anies, dikutip dari kanal YouTube KompasTV, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Anies berharap agar kepala daerah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral.

Ia menegaskan, Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki hak sama untuk menjalani kampanye.

Terlebih sekarang memasuki masa kampanye dimana peserta Pemilu 2024 boleh melakukan dialog di ruang terbatas.

"Bila ada ASN yang tidak netral diberi saksi, supaya kedisiplinan hadir. Kami akan ungkapkan saja, setiap kali ada pepenghalang-halangan kita laporan ke publik. Ini bukan praktik yang sehat, kita jaga demokrasi berjalan terhormat," tutup Anies.

Penjelasan Dikbud NTB

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Aidy Furqan menjelaskan soal mekanisme izin penggunaan Taman Budaya.

Dia mengakui izin memang tidak dikeluarkan setelah konsultasi dengan Penjabat Sekda NTB Fathurahman.

"Arahan dari pimpinan, karena Taman Budaya adalah fasilitas negara tidak diizinkan. Agar bersikap netral dan menghindari penilaian yang negatif," kata Aidy, Rabu (20/12/2023).

Pria kelahiran Kabupaten Lombok Utara itu menegaskan, bahwa perlakuan yang sama juga akan dilakukan kepada Capres maupun kontestan Pemilu lainnya.